TEMPO.CO, Bangkok - Ribuan demonstran anti-pemerintah kemarin menggeruduk kantor Telephone Organisation of Thailand (TOT) dan Communications Authority of Thailand (CAT). Dua instansi vital ini, seperti Telkom di Indonesia, bertanggung jawab mengelola layanan telekomunikasi di Thailand. Gerakan Sipil untuk Demokrasi ini melumpuhkan seluruh aktivitas di dua BUMN tersebut. Mereka juga berencana meluaskan aksi pendudukan.
"Senin mendatang, seluruh kantor kementerian dan obyek vital akan dilumpuhkan," kata juru bicara Gerakan Sipil untuk Demokrasi, Akanat Promphan.
Demonstran juga mengancam akan menduduki markas kepolisian nasional, kepolisian metropolitan, sampai kantor Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan kebun binatang. Sebelumnya, kelompok pendukung oposisi ini telah menguasai puluhan kantor kementerian. Kemarin, 5.000 personel polisi berjaga di depan kantor Perdana Menteri.
Aksi ini dipicu rencana pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Amnesti. RUU ini dituding sebagai akal bulus pemerintah untuk memulangkan Thaksin Shinawatra ke Thailand. Thaksin telah divonis 2 tahun penjara dalam kasus korupsi saat menjabat perdana menteri. Namun vonis itu tak pernah dijalani. Thaksin, yang juga kakak Yingluck, memilih kabur ke luar negeri.
Suthep Thaugsuban, pemimpin Gerakan Sipil untuk Demokrasi, menyerukan sabotase dilakukan paling lambat hari ini. Hanya dua layanan publik yang diperbolehkan tetap beroperasi, yakni maskapai Thai Airways dan kereta Bangkok Metropolitan Mass Transit. "Kami segera mengumumkan kemenangan," ujarnya di kompleks pemerintahan di Nonthaburi, Jumat lalu.
Mantan Wakil Perdana Menteri ini juga meminta simpatisannya di daerah untuk menguasai kantor balai kota. Cara ini adalah upaya Suthep untuk mengakhiri rezim Thaksin. "Kita perlu sedikit melanggar hukum demi mencapai tujuan," katanya.
Bekas anggota parlemen oposisi, Partai Demokrat, ini telah menyiapkan Dewan Rakyat untuk menggantikan pemerintahan yang lumpuh. Suthep mengukuhkan diri sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ini melibatkan 37 anggota komite. Panel ini terdiri atas akademikus, pengusaha, mantan pemimpin kaus kuning (sebutan bagi kelompok anti-pemerintah), serta pemimpin serikat buruh dan aktivis politik. Kompleks pemerintah akan digunakan sebagai pusat komandonya.
Wakil Perdana Menteri Pracha Promnok menjamin layanan kementerian akan berjalan normal. "Kami akan mengelolanya melalui kantor cadangan," katanya. Dia menyarankan agar para demonstran tidak melanggar hukum. "Jika mereka memaksa menguasai gedung pemerintahan, kami siap dengan kekuatan militer," ujarnya.
THE NATION | BANGKOK POST | REUTERS | EKO ARI
Berita Terpopuler Lainnya:
Ditanya Soal Gaji, Indra Sjafri Menangis
LPS Bantah Pernyataan Jusuf Kalla Soal Century
Kasasi Ditolak, Kuasa Hukum Doyok Akan Ajukan PK
Putri Sitok Srengenge Kecewa, tapi...
