TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan tanggapan langsung dan mendetail perihal polemik pemakaian jilbab oleh polisi wanita. Secara normatif, menurut dia, SBY hanya meminta Kepolisian RI menanggapi keinginan polwan tersebut secara proporsional.
"Lazimnya saja bagaimana tugas-tugas di Polri," kata Julian saat ditemui di Istana Cipanas, Senin, 2 Desember 2013.
Julian juga menyatakan, SBY sendiri cukup mengikuti perkembangan isu rencana pengadaan jilbab. Meski belum mendapat laporan resmi, kata Julian, SBY sudah mengetahui bahwa Polri mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) mengenai izin pemakaian jilbab bagi polwan.
Julian tak secara gamblang memaparkan sikap SBY terhadap kebijakan Sutarman. Ia menyatakan, Presiden menyerahkan dinamika pengambilan keputusan kepada Polri. "Lebih jelas perkembangannya akan disampaikan dari Polri."
Setelah Sutarman mengeluarkan izin pemakaian jilbab, Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Oegroseno dan Inspektur Pengawasan Umum Komjen Imam Sudjarwo mengeluarkan TR yang menerangkan penundaan izin pemakaian jilbab pada 28 November 2013. Atas alasan ketidakseragaman dan belum adanya anggaran, Polri mengaku masih mengusahakan pengadaan jilbab ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Oegroseno juga kemudian memaparkan, kebijakan Sutarman perlu digodok ulang. Polri menilai kebijakan harus mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk etika dalam pemakaian jilbab yang dipadankan dengan pakaian dinas polwan yang ketat.
FRANSISCO ROSARIANS
