Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendibud Dinilai Lamban Urus Akreditasi Kampus

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta. TEMPO/Subekti
Mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Yogakarta - Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Edy Suandi Hamid mengkritik kelambanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dirjen Pendidikan Tinggi dalam mempersiapkan infrastruktur akreditasi institusi dan program studi kampus negeri dan swasta. Padahal, dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ada ketentuan yang menyebutkan pada pertengahan 2014 mendatang, atau dua tahun setelah UU itu disahkan, semua kampus yang beroperasi harus memiliki akreditasi institusi dan program studi. "Sudah makin dekat, tapi persiapannya minim, saya ragu aturannya bisa benar-benar diterapkan," kata Edy, Ahad 29 Desember 2013.

Edy mengatakan program APTISI untuk membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang menerima wewenang memberi akreditasi program studi di kampus swasta, mandeg karena kelambanan Kemendikbud. Sampai sekarang, dia melanjutkan, belum ada peraturan menteri untuk menjabarkan banyak hal detail sebagai kerangka kelembagaan dan pola kerja LAM. "LAM mandeg karena kami baru menyusun konsep umumnya saja, perlu ada peraturan menteri turunan UU Dikti tersebut," kata Edy.

Karena itulah, Edy pesimistis penegakan aturan akreditasi kampus bisa terlaksana secara menyeluruh pada pertengahan 2014. Dia menilai jatah waktu setengah tahun tidak akan cukup bagi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN) PT untuk menilai akreditasi institusi dan program studi ribuan kampus di Indonesia. "Kampus swasta saja ada 3600, belum lagi kampus negeri ada banyak yang belum mendapatkan akreditasi," ujar Edy.

Dia memperkirakan hambatan beban yang terlalu berat untuk menerapkan aturan akreditasi kampus akan menyebabkan penegakan ketentuan yang asal-asalan. Edy memperkirakan semua kampus akan diminta untuk mendaftarkan pengajuan akreditasi institusi dan program studinya saat mendekati tenggat penegakan aturan pada pertengahan 2014. "Tapi, model penegakan aturan seperti ini tidak mendidik dan tidak adil. Pintar atau tidak nilainya jadi sama," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Edy berpendapat selama ini Kemendikbud dan Dikti terlalu lambat untuk mempersiapkan aturan operasional turunan UU Dikti yang baru disahkan pertengahan 2012 lalu. Dia mengamati masih ada puluhan peraturan menteri (Permen) dan peraturan pemerintah (PP) yang belum dibentuk untuk penjabaran pasal-pasal di UU tersebut. "Harusnya sudah ada sekarang (semua PP dan Permen turunan UU Dikti)," kata dia. "Mungkin kondisi ini akan disiasati dengan pasal-pasal peralihan."

Dalam catatan Tempo, sampai akhir 2013, di DIY baru beberapa kampus swasta menuntaskan pembaruan nilai akreditasi institusi atau sebagian program studinya. Kampus-kampus itu seperti UMY, UII, UAD, UAJY dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lainnya lagi. Namun, jumlah itu masih terbilang sedikit ketimbang jumlah kampus swasta di DIY yang mencapai 130-an dengan program studi sebanyak 500-an.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita IKN Teken Kerja Sama Ilmiah dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus

8 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Teken Kerja Sama Ilmiah dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meneken MoU atau nota kesepahaman dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus (LDE) pada Senin, 18 Maret 2024.


Kemenag: Keterbatasan Dana Jadi Sebab Prodi Kesulitan Perpanjang Akreditasi

10 hari lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Kemenag: Keterbatasan Dana Jadi Sebab Prodi Kesulitan Perpanjang Akreditasi

Kementerian Agama menyebut keterbatasan anggaran membuat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) swasta kesulitan memperpanjang akreditasi,


Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris Buka Kampus di Bandung

10 hari lalu

Mahasiswa Deakin University, Australia mengikuti kelas budaya dan Bahasa Indonesia di UII selama sepekan. uii.ac.id KOMUNIKA ONLINE
Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris Buka Kampus di Bandung

Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris membuka kampus luar negeri pertamanya di Bandung


Kemenag Ancam Tutup Perguruan Tinggi Agama Islam yang Gelar Perkuliahan Ilegal

12 hari lalu

Salah satu peserta menunjukkan surat ucapan selamat atas kelulusan dalam wisuda ilegal di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, 19 September 2015. Dalam sidak tersebut petugas menemukan ribuan peserta wisuda ilegal yang mendapatkan gelar S1 dan D3 dengan ijazah palsu tanpa harus mengikuti perkuliahan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Kemenag Ancam Tutup Perguruan Tinggi Agama Islam yang Gelar Perkuliahan Ilegal

Kemenag akan menutup kampus yang menyelenggarakan perkuliahan ilegal alias belum memenuhi administrasi akreditasi.


Kejati Jawa Barat Tetapkan 2 Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi jadi Tersangka Korupsi Dana Program Indonesia Pintar

14 hari lalu

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Jawa Barat Tetapkan 2 Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi jadi Tersangka Korupsi Dana Program Indonesia Pintar

Kejati Jawa Barat menetapkan dua tersangka kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar di Universitas Mitra Karya.


Pegadaian Hadirkan The Gade Creative Lounge di 17 Universitas

15 hari lalu

Pegadaian Hadirkan The Gade Creative Lounge di 17 Universitas

The Gade Creative Lounge telah hadir di 17 universitas. Memfasilitasi pertukaran ide, inovasi, dan kreativitas di kalangan mahasiswa, dosen, dan peneliti.


Genosida Gaza, Empat Universitas Norwegia Putus Hubungan dengan Universitas Israel

23 hari lalu

Warga Palestina melaksanakan salat Jumat di reruntuhan masjid yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah di selatan Jalur Gaza 23 Februari 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Genosida Gaza, Empat Universitas Norwegia Putus Hubungan dengan Universitas Israel

Empat universitas di Norwegia memutuskan hubungan dengan perguruan tinggi Israel yang mereka anggap terlibat dalam serangan mematikan di Gaza


Apa Itu Sivitas Akademika yang Terus Lakukan Kritik terhadap Jokowi?

38 hari lalu

Sejumlah civitas akademika dan guru besar dari berbagai fakultas UGM membacakan Petisi Bulaksumur menyesalkan berbagai penyimpangan pemerintahan Jokowi, di Balairung UGM, Yogyakarta, Rab, 31 Januari 2024. EIBEN HEIZER/TEMPO
Apa Itu Sivitas Akademika yang Terus Lakukan Kritik terhadap Jokowi?

Sivitas akademika dari puluhan universitas terus melakukan kritik terhadap Jokowi, menjelang Pemilu 2024. Apakah itu sivitas akademika?


Herman Parung Resmi Jadi Rektor Ukrida

47 hari lalu

Herman Parung Resmi Jadi Rektor Ukrida

Dalam perayaan Dies Natalis ke-57 Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida), Herman Parung, resmi dilantik sebagai Rektor Ukrida periode 2024-2028, pada Rabu, 31 Januari 2024.


Mengenal Quacquarelli Symonds, Lembaga Pemeringkatan Kampus Terbaik di Dunia

12 Januari 2024

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Mengenal Quacquarelli Symonds, Lembaga Pemeringkatan Kampus Terbaik di Dunia

Quacquarelli Symonds atau QS selalu memberikan peringkat kampus terbaik di dunia, termasuk di Indonesia. Berikut profil lembaga tersebut.