TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan telah melaporkan sejumlah solusi ihwal polemik Kebun Binatang Surabaya (KBS) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, laporan ini disampaikan Zulkifli ke SBY dalam pertemuan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2014.
"Bapak Presiden memerintahkan harus ada solusi agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini," kata Zulkifli, seusai pertemuan. Adapun laporan yang diberikan ke SBY didasarkan pada rapat koordinasi antara Zulkifli, Soekarwo, dan Risma di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa pagi, sebelum bertemu SBY.
Keputusan rapat yang dilaporkan ke SBY, yakni diserahkannya kewenangan pengelolaan kebun binatang secara penuh kepada Wali Kota Surabaya tanpa menunggu selesainya gugatan kasasi. "Izin definitif dalam minggu ini akan kami serahkan kepada wali kota sehingga wali kota memiliki kewenangan penuh untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya," kata Zulkifli.
Keputusan berikutnya adalah akan adanya rotasi atau penyegaran pengelola kebun binatang untuk menghindari konflik terulang. "Di daerah itu ada BUMD lain seperti BUMD pasar, PAM, dan sebagainya sehingga nanti pengelolanya adalah orang-orang fresh yang tidak ada konflik apa pun sehingga fokus kepada kesejahteraan satwa, pengelolaan KBS, dan kesehatan satwa itu sendiri," ujar Zulkifli.
Berikutnya, kata Zulkifli, adalah penataan manajemen, termasuk kandang dan pakan. Begitu juga akan ada audit yang mungkin bisa menjadi bentuk kerja sama pemerintah kota dengan Universitas Airlangga. Tujuan audit untuk mengetahui overpopulasi satwa agar mereka hidup layak, sehat, dan sejahtera. Pun dengan kandang-kandangnya juga akan diaudit agar tetap cocok dan layak.
"Nanti kalau kelebihan, usia tua dan sakit tentu akan dirawat atau dipindahkan ke lembaga konservasi yang punya izin. Nanti diserahkan ke lembaga independen seperti Universitas Airlangga," kata Zulkifli menjelaskan.
Adapun Soekarwo menyatakan penyerahan kewenangan pengelolaan secara penuh kepada Pemerintah Kota Surabaya merupakan keputusan yang sangat penting. "Ini keputusan penting karena manajemennya menjadi satu. Yang tadinya di dalam KBS terpecah-pecah manajemen, sekarang menjadi satu," katanya.
PRIHANDOKO
Berita Terkait
Wali Kota Diberi Izin Konservasi Bonbin Surabaya
Risma Lapor KPK Soal KBS, Ini Tanggapan DPRD
Dilaporkan, Tonny Sumampauw: Saya Bukan Koruptor
Menteri Zulkifli Sokong Risma Soal Bonbin Surabaya
