TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan konsentrasi penanganan bencana banjir saat ini diarahkan pada Subang dan Indramayu. "Kita akan segera berkoordinasi untuk langkah yang lebih progresif di Indramayu dan Subang," katanya di Bandung, Jumat, 24 Januari 2014.
Pemerintah provinsi akan menggandeng Polda Jabar dan Komando Daerah Militer III/Siliwangi untuk menangani korban banjir. Indramayu dan Subang disebut membutuhkan perhatian lebih karena kedua daerah itu belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Itu saja masalahnya," kata Heryawan.
Menurut Heryawan, Karawang merupakan daerah di Jawa Barat yang wilayahnya paling luas terkena banjir. Beruntung, kebanyakan lokasi yang terendam berupa persawahan, bukan permukiman. Mayoritas wilayah Kabupaten Bekasi yang dilanda banjir pun merupakan persawahan.
Penanganan bencana di Subang dinilai lebih rumit karena banjir melanda sebagian besar permukiman penduduk. Adapun Indramayu sebelumnya belum pernah menghadapi banjir dengan skala luas seperti yang terjadi saat ini.
Heryawan mengatakan pekan depan pihaknya akan membahas soal penanganan banjir Pantura bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari solusi pembenahan kawasan hilir Sungai Citarum. Selama ini penanganan Sungai Citarum lebih banyak terkonsentrasi pada wilayah hulu dan tengah. "Yang justru (banjir) hebat di Citarum hilir," katanya.
Menurut dia, intensitas hujan di wilayah tengah Citarum menjadi pemicu banjir di Pantura. "Citarum hilir sudah dibagi-bagi, ada yang ke arah Jakarta lewat Kalimalang, ada yang ke Citarum inti yang sampai Muara Gembong, ada Tarum Barat ke Karawang, ada Tarum Timur ke Subang. Sudah dibagi-bagi tapi ternyata tetap ada masalah di hilir," kata Heryawan.
Heryawan mengatakan Waduk Jatigede yang tengah dibangun di Sumedang diperkirakan hanya bisa mengendalikan banjir di kawasan persawahan di Indramayu, Cirebon, dan Majalengka. "Jatigede bisa jadi penyelesaian untuk kawasan lain, tapi tidak di Subang," katanya.
Dalam menangani banjir, Kepala BPBD Jawa Barat Haryadi Wargahadibrata membenarkan pihaknya terkendala oleh belum adanya lembaga BPBD di sejumlah daerah. Dari semua daerah yang terkena bencana banjir, baru Kabupaten Bekasi yang memiliki lembaga itu.
Kendala yang ditemui, menurut Haryadi, terkait dengan penyaluran bantuan logistik. Dia mengatakan lembaganya terikat aturan pemerintah yang hanya membolehkan penyaluran bantuan melalui lembaga sejenis di daerah. "BPBD tidak bisa menyalurkan asal-asalan, harus ke BPBD lagi," ujarnya.
Dia juga mengeluhkan warga yang berdatangan menonton bencana. "Yang wisata bencana, tolonglah ditahan dulu," kata Haryadi. Sebab, saat ini masih banyak jalan yang terputus sehingga menyulitkan distribusi bantuan bagi pengungsi. "Jalan banyak terendam air sehingga distribusi agak sulit," katanya.
Menurut dia, hingga saat ini belum ada korban jiwa akibat banjir. Adapun BPBD Jawa Barat masih mendata titik-titik pengungsian korban banjir. Pendataan pun menemui kendala lantaran banyak warga yang hanya memanfaatkan titik pengungsian pada waktu malam. "Ada yang mengungsi malam saja, pagi hari pulang," kata Haryadi.
AHMAD FIKRI
