Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Revitalisasi 23 Rumah Potong Hewan  

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Sapi Australia disembelih di sebuah rumah potong hewan di Indonesia. AP/Animals Australia and RSPCA Australia
Sapi Australia disembelih di sebuah rumah potong hewan di Indonesia. AP/Animals Australia and RSPCA Australia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana merevitalisasi 23 unit rumah potong hewan (RPH) yang tersebar secara nasional di sentra-sentra produksi ternak. Revitalisasi ini menyangkut upaya pemerintah menggenjot produksi daging dalam negeri. 

"Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp 62,5 miliar untuk kegiatan revitalisasi tersebut," kata Direktur jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Syukur Iwantoro, dalam keterangan resmi yang dirilis Kementerian Pertanian, Jumat, 7 Februari 2014. (Baca juga : Sapi Terlambat Dipotong, Harga Daging Melonjak)

Syukur mengatakan, dengan revitalisasi RPH ini, daging yang dipotong bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. "Kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut seperti konsumen di Jabodetabek, seperti industri, hotel, dan restauran," ujarnya. Selain itu, daging bisa dipotong sesuai dengan ukuran sehingga memudahkan pengangkutan.

Dari 23 unit RPH yang akan direvitalisasi tersebut, beberapa di antaranya tersebar di NTB, yakni di Kabupaten Bima dan Lombok Tengah. Syukur mengungkapkan RPH di NTB dipilih untuk direvitalisasi karena biaya produksi daging lokal yang dihasilkan peternak di NTB masih rendah. (Lihat juga : Impor Sapi Tak Perlu Pemeriksaan Kesehatan Lagi)

"Karena mampu menghemat biaya pakan, mampu menghasilkan daging dengan kualitas yang lebih baik dengan harga yang bersaing," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mendukung revitalisasi ini, pemerintah mencoba menggandeng sejumlah badan usaha berpelat merah dan swasta. "Badan usaha milik negara atau swasta kami tawarkan untuk bermitra dengan RPH-RPH yang sedang dan sudah kami revitalisasi untuk memasarkan daging ke wilayah Jabodetabek." (Berita lain : Di Balik Mundurnya Menteri Gita Wirjawan)

Sepanjang 2013, pemerintah telah merevitalisasi sejumlah RPH di NTB, seperti di Kota Bima, Kabupaten Dompu, Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Sumbawa. Kemitraan dalam hal pemasaran hasil RPH Banyumulek dan RPH Potoe Tanoe tercatat sudah ditawarkan kepada PT Berdikari.

AYU PRIMA SANDI


Terpopuler :
Bunga Duka Jokowi Hingga Prabowo Buat Lukminto
Tinggalkan Bisnis PC, Sony Jual Divisi VAIO 
Wamen ESDM: Freeport Mau Tutup Tambang? Silakan! 
Strategi Indonesia Menjadi Negara Maju

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

1 jam lalu

Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), membentuk kelompok tani mahasiswa sebagai ujung tombak masa depan bangsa yang harus memiliki konsen terhadap sektor pertanian.


Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

4 jam lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar


Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

1 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menteri Pertanian Janji Bersihkan Kementerian dari Korupsi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di lembaganya.


Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

1 hari lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP


Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

1 hari lalu

Penampakan mobil Mercedes Benz Sprinter 315 CD yang akan dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan, darii gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024. Mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, tengah menjadi tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Mobil Mercedes Benz Sprinter Disita KPK, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

Dalam kesempatan yang berbeda, kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, Djalamudin Koedoeboen, mengatakan belum mengetahui soal mobil yang disita KPK itu.


Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

2 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan). TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dirjen Hortikultura Kementan Sebut Rp4 Miliar Lebih Dianggarkan untuk Keperluan SYL

Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengungkapkan ada anggaran Rp4 miliar lebih untuk memenuhi keperluan Syahrul Yasin Limpo (SYL)


Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

2 hari lalu

Kementan Optimalisasi Lahan Rawa di Aceh Utara untuk Genjot Indeks Pertanian

Tujuan utama optimasi lahan rawa adalah optimalisasi lahan yang terintegrasi dengan upaya peningkatan taraf hidup petani melalui bantuan pengembangan sistem irigasi.


Saksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas

2 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Sidang ini beragenda pemeriksaan keterangan saksi yakni empat pejabat di Kementerian Pertanian yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Saksi: SYL Minta Rp105 Juta ke Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk Bayar Keris Emas

Pejabat di Kementerian Pertanian, Edi Eko Sasmito, bersaksi direktoratnya mendapat jatah pembayaran pembelian keris emas Rp105 juta dari SYL