TEMPO.CO , Jakarta: Banjir, tanah longsor, kekeringan dan bencana lainnya yang terjadi di berbagai daerah menyadarkan masyarakat. Mereka yakin bahwa masalah tersebut merupakan dampak dari bobroknya penyelenggara negara yang korup. “Sebanyak 80,1 persen responden menilai terjadi korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata Nyoman Iswarayoga, Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia, Senin, 10 Februari 2014.
Nyoman memaparkan hasil survei persepsi masyarakat terhadap isu lingkungan dan preferensi partai politik. Survei yang dilakukan WWF dan LP3ES ini mewawancari 700 orang yang memiliki hak memilih di tujuh kota, yaitu Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, Makassar, Samarinda, Kupang dan Sorong.
Selain faktor korupsi, sebanyak 91 persen responden menilai terjadi praktik pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Menurut responden, banjir merupakan jenis bencana alam yang paling sering mereka alami (61%) dan disusul oleh kekeringan (13,6%), kebakaran hutan dan lahan (2,9%), tanah longsor (1,7%) dan lainnya.
Publik juga meyakini terdapat relasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha dan politik dalam jejaring korupsi (29,7%). “Sementara itu, oknum dari pemerintah merupakan aktor utama dalam jejaring korupsi pengelolaan sumber daya alam (25.3%),” kata Direktur Eksekutif LP3ES Kurniawan Zen.