Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peredaran Bitcoin di RI hanya Rp 1 Miliar /bulan

Editor

Abdul Malik

image-gnews
Mata uang digital Bitcoin. REUTERS/Jim Urquhart
Mata uang digital Bitcoin. REUTERS/Jim Urquhart
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta -  Peredaran mata uang digital, Bitcoin di Indonesia dianggap belum perlu mendapatkan peraturan dari Bank Indonesia. Chief Executive Officer Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengatakan per bulan rata-rata peredaran Bitcoin di Indonesia relatif kecil. “Karena dalam 1 bulan peredaran Bitcoin di Indonesia masih sangat kecil, tidak sampai Rp 1 miliar. Sedangkan biaya bagi BI untuk mengurus undang-undang soal Bitcoin tentu jauh lebih besar,” ujar Oscar ketika berkunjung ke kantor Tempo beberapa waktu lalu. (Baca juga : AS Dakwa Pemilik Silk Road dengan Banyak Pasal)

Oscar menuturkan sejak Bitcoin diluncurkan pada 2008 hingga saat ini belum ada bank sentral di seluruh dunia yang mengatur peredaran mata uang maya tersebut. Bank central di Cina, Amerika Serikat dan negara lainnya hanya menyatakan bahwa peredaran Bitcoin tidak diperbolehkan melibatkan bank. Mereka juga memperbolehkan Bitcoin sebagai media investasi, tapi tidak sebagai standar pengukuran. (Lihat juga : Ditangkap, Petinggi Bitcoin Didakwa Pencucian Uang)

Menurut Oscar, jika Bank Indonesia melarang peredaran Bitcoin, maka pengguna Bitcoin di Indonesia akan semakin tidak terkontrol dan bermain secara sembunyi-sembunyi (under ground). "Yang under ground ini justru nantinya akan semakin sulit terkontrol,"katanya.

Penyebaran peredaran Bitcoin di Indonesia pun saat ini masih kurang dari 1 persen. Sedangkan di negara lainnya seperti Amerika Serikat sudah sebanyak 35 persen dan Cina mencapai 52 persen. Maka kebijakan apapun dari pemerintah Cina terhadap Bitcoin, akan paling berefek terhadap Bitcoin di dunia. Pemerintah Cina saat ini hanya melarang Bitcoin terlibat dengan bank-bank. (Berita terkait : BI: Penggunaan Bitcoin Melanggar Undang-undang)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Amerika Serikat cenderung mendukung Bitcoin. Mereka hanya meminta exchanger atau pengguna Bitcoin untuk mencantumkan paspor dalam setiap transaksi. Oscar berharap otoritas di Indonesia akan menerapkan aturan serupa, yakni mencantumkan paspor atau KTP di setiap transaksi. Sebab, hal itu sudah dilakukan di seluruh dunia.

APRILIANI GITA FITRIA


Terpopuler :

Kilang Terbakar dan Nasib Karier Karen Agustiawan

Menteri Perdagangan: Nasib Beras Vietnam Ditentukan Kamis

Anggaran Subsidi Pupuk Organik Batal Dicabut 

Dampak Kelud, Penutupan Bandara Diperpanjang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Tips Pengelolaan Keuangan untuk Pasangan Long Distance Marriage

1 hari lalu

Ilustrasi pasangan merencanakan keuangan. Freepik.com/tirachardz
5 Tips Pengelolaan Keuangan untuk Pasangan Long Distance Marriage

Long Distance Marriage semakin banyak dialami pasangan suami istri di Indonesia. Simak 5 tips pengelolaan keuangan keluarga.


Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

3 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2023 dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.


OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

3 hari lalu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar konferensi pers tentang hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara virtual, Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.


Bank Mandiri Meraih Peringkat BBB, Apa Artinya? Ini Skala Peringkat dari Fitch Ratings

5 hari lalu

Gedung Bank Mandiri di Jakarta
Bank Mandiri Meraih Peringkat BBB, Apa Artinya? Ini Skala Peringkat dari Fitch Ratings

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraih kenaikan peringkat menjadi BBB dai Fitch Rating. Tak hanya BBB, terdapat jenis peringkat lain.


Izin Usaha TaniFund Dicabut, Ini Profil Bisnisnya

7 hari lalu

TaniFund. X.com
Izin Usaha TaniFund Dicabut, Ini Profil Bisnisnya

Mendapat lisensi resmi dari OJK pada 2021, izin operasi TaniFund akhirnya dicabut OJK akibat gagal bayar.


Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.


Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

17 hari lalu

CEO PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami), Bernadino Moningka Vega (tengah). TEMPO/Defara Dhanya
Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

Penyaluran pendanaan AdaKami pada Januari-April 2024 mencapai Rp 4,6 triliun.


Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

21 hari lalu

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.


Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

22 hari lalu

Duta Besar Inggris untuk ASEAN Sarah Tiffin (kiri) dan Pejabat Ekonomi Senior Inggris untuk ASEAN Martin Kent (kanan) setelah acara peluncuran ASEAN-UK Economic Integration Programme (EIP) di Jakarta pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.


Najeela Shihab Sayangkan Literasi Keuangan Anak Masih Rendah, Tapi Akses Keuangan Sudah Tinggi

22 hari lalu

UOB Media Literacy Circle bersama dengan OJK dan Pendiri Sekolah Cikal mengenai literasi keuangan bagi generasi muda, termasuk mengenai Pinjol pada 24 April 2024/UOB
Najeela Shihab Sayangkan Literasi Keuangan Anak Masih Rendah, Tapi Akses Keuangan Sudah Tinggi

Najeela Shihab menilai kualitas hubungan dalam keluarga sangatlah menentukan kemampuan seseorang untuk punya literasi keuangan yang baik.