TEMPO.CO, Banyuwangi - Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur Erlangga Satriagung mengatakan kekurangan pasok atau backlog rumah sederhana tapak (RST) di Jawa Timur mencapai 500 ribu unit. Angka itu menjadi bagian backlog rumah secara nasional yang jumlahnya menembus 13 juta unit.
Menurut Erlangga, dari backlog itu, REI Jawa Timur kemungkinan hanya bisa membangun 12 ribu unit RST tahun ini. Target itu naik 20 persen dari realisasi rumah tahun 2013, yakni 10 ribu unit. "Secara nasional, targetnya membangun 120 ribu unit," katanya di Banyuwangi, Kamis, 20 Februari 2014.
Ada berbagai kendala sehingga backlog RST susah terpenuhi. Kendala itu, kata Erlangga, justru akibat regulasi dari pemerintah. Seperti aturan pembatasan besaran kredit (loan to value/LTV) yang dikeluarkan Bank Indonesia pada September 2013. LTV dianggap memberatkan karena mengharuskan pembayaran uang muka 30 persen.
Dengan kebijakan itu, uang muka rumah bisa mencapai Rp 30 juta untuk harga RST rata-rata Rp 100 juta. Padahal, kata Erlangga, sasaran RST sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan sektor informal. Dengan target pemerintah membangun 1 juta RST, seharusnya ada subsidi uang muka untuk kalangan sektor informal.
Pemerintah Banyuwangi sendiri membatasi pertumbuhan perumahan dengan mengharuskan pengembang memiliki lahan minimal 2 hektare. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Agus Siswanto mengatakan lahan pemukiman baru tersebut dilarang menggunakan lahan pertanian produktif. Saat ini ada sekitar 60 lokasi perumahan baru. "Lahan sawah di Banyuwangi terus menurun," katanya.
Selain memperketat syarat perizinan, pemerintah Banyuwangi juga mewajibkan pengembang menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kedua fasilitas itu kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah.
IKA NINGTYAS
Topik Terhangat
#SaveRisma | Kelud | Roger Danuarta | Jokowi | Anggito |
Berita Terpopuler
KPK Dalami Airin sebagai Penikmat Korupsi Suami
Soal Imigran Gelap, Australia Langgar Konvensi PBB
Raffi Ahmad Emoh Komentari Kedekatan dengan Wawan
Hubungan Indonesia-Australia Mundur Belasan Tahun
Soal KRI Usman Harun, Menhan Tunggu Sikap Menlu
