Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keluarga Pasien Ditolak Mendaftar BPJS untuk Perorangan

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
ANTARA/M Agung Rajasa
ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Tegal - Fitra Agustina keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, Jawa Tengah, dengan raut muka kesal, Rabu, 26 Februari 2014. “Saya ditolak saat mendaftarkan ibu sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),” kata perempuan 30 tahun itu kepada Tempo.

Warga Desa Pebasen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, itu mengatakan ibunya, Roisah, 60 tahun, dirawat di RSUD Kardinah sejak Selasa, 25 Februari. Janda empat anak itu terkena stroke setelah terpeleset dan jatuh di kamar mandi.

Sejak awal Fitra berniat mendaftarkan ibunya sebagai peserta BPJS kelas II dengan premi bulanan Rp 42.500. Karena kamar perawatan di RSUD Kardinah untuk kelas II penuh, Fitra pun mendaftarkan ibunya untuk BPJS kelas I dengan premi bulanan Rp 59.900. “Kalau per bulan bayar Rp 59.900 saya sanggup,” ujar Fitra.

Namun, keinginan Fitra kandas begitu sampai di loket pendaftaran BPJS di RSUD Kardinah. “Ternyata tidak boleh kalau mendaftar untuk satu orang saja. Semua nama di kartu keluarga harus didaftarkan dengan kelas yang sama,” ujar dia.

Fitra keberatan atas persyaratan itu. Sebab, ia dan dua kakaknya merantau ke Jakarta. Hanya ibu dan kakaknya yang berdomisili di Kabupaten Tegal. “Kakak saya yang satu itu penganggur. Uang dari mana dia bisa membayar premi Rp 59.900 rutin per bulan?” kata Fitra.

Fitra sudah menjelaskan kondisi keluarganya kepada petugas di loket pendaftaran BPJS. Ia tetap berkukuh hanya ingin mendaftarkan ibunya sebagai peserta BPJS kelas I. “Tapi tetap ditolak. Di Jakarta, mendaftar BPJS perorangan itu boleh. Tidak harus satu KK,” ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Operasional BPJS Kota Tegal, Slamet Budi Hartono, mengatakan tidak ada kewajiban untuk mendaftar BPJS harus satu KK. “Mungkin dia (Fitra) tidak menjelaskan ke petugas kalau keluarganya pada merantau tapi kartu KK-nya belum dipecah,” kata Budi di Balai Kota Tegal.

Budi menambahkan, petugas BPJS pasti akan melayani pendaftaran ibu Fitria jika penjelasannya menyeluruh. Ia juga meminta kesadaran warga agar mendaftarkan seluruh anggota keluarganya sebagai peserta BPJS. Dengan demikian, target BPJS 100 persen bisa tercapai pada 2019.

Ihwal berapa banyak warga yang sudah mendaftar BPJS sejak awal Januari, Budi belum bisa menyebutkan angka pastinya. “Cukup banyak. Animo masyarakat cukup tinggi. Rata-rata mendaftar untuk kelas I dan II,” kata Budi.

DINDA LEO LISTY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

10 jam lalu

Ilustrasi pameran kesehatan/Surabaya Hospital Expo
Surabaya Hospital Expo ke-18 Diharapkan Bisa Dukung Industri Alkes di Timur Indonesia

Panitia menargetkan kehadiran 3 ribu pengunjung dalam Surabaya Hospital Expo ke-18 untuk dukung layanan unggulan rumah sakit di Timur Indonesia


Kasus Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas Dihentikan

20 jam lalu

Ilustrasi pembunuhan. indiatoday.in
Kasus Ayah di Bekasi Hantam Anak Kandung dengan Linggis Hingga Tewas Dihentikan

Polisi menghentikan kasus hukum ayah di Bekasi berinisial N yang menghantam anak kandungnya berinisial C, 35 tahun dengan linggis hingga tewas.


Pembangunan RS Muara Badak Siap Rampung Akhir Tahun

3 hari lalu

Pembangunan RS Muara Badak Siap Rampung Akhir Tahun

Progres pembangunan RS Muara Badak berjalan positif tanpa ada hambatan yang berarti.


Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Pendidikan Dokter Spesialis menjadi penting mengingat rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk.


Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

4 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.


Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.


Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

6 hari lalu

Balita Palestina Leila Jeneid, yang menderita kekurangan gizi parah, menerima perawatan di Rumah Sakit Kamal Adwan, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas di Gaza di mana kekurangan makanan dan nutrisi penting telah menjadi perjuangan kolektif di daerah kantong tersebut, di Jalur Gaza utara, 26 Maret 2024. REUTERS/Osama Abu Rabee
Delegasi PBB Evakuasi Pasien dari Rumah Sakit di Gaza Utara

Delegasi PBB mengevakuasi sejumlah pasien dan korban luka dari Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara


Dokter Bedah Ternama Gaza Tewas di Penjara Israel, Diduga Disiksa

7 hari lalu

Dr. Adnan Al-Bursh. Istimewa
Dokter Bedah Ternama Gaza Tewas di Penjara Israel, Diduga Disiksa

Seorang dokter bedah Palestina terkemuka dari Rumah Sakit al-Shifa di Gaza meninggal di penjara Israel setelah lebih dari empat bulan ditahan.


Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

13 hari lalu

Ilustrasi - Ventilator rumah sakit. (ANTARA/Shutterstock/am)
Upaya Kemenkes Atasi Banyaknya Warga Indonesia yang Pilih Berobat ke Luar Negeri

Ada sejumlah persoalan yang membuat banyak warga Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

14 hari lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.