TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun kampung deret di 70 titik se-Jakarta. Dana anggaran untuk proyek ini mencapai Rp 1,197 triliun yang masuk ke dalam pos bantuan sosial.
"Untuk titiknya mana saja masih ditentukan," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Jakarta pada Ahad, 2 Maret 2014. Patokannya adalah data RW kumuh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut data BPS, ada 416 RW kumuh di Ibu Kota. Pada 2013 lalu, sudah digarap di 28 titik. "Memang harus bertahap," kata Jokowi. (Baca: Jokowi Kecewa Kampung Deret Petogogan Molor)
Jokowi menuturkan pembangunan kampung deret bukan program mutlak pemerintah DKI. Sebab, desain pembangunannya diserahkan kepada warga. (Baca: Kampung Deret Lambat, Pekerja Salahkan Cuaca)
Warga yang ingin kampungnya ditata diminta mengajukan desain ke pemerintah DKI. Kemudian, pemerintah DKI akan mengirim tim penilai untuk memastikan pembangunan layak atau tidak.
Baca Juga:
Proses pengerjaannya pun murni diserahkan kepada warga, termasuk pengelolaan keuangan. "DKI hanya menyediakan tim pengawas," ujar dia.
Menurut Jokowi, masih banyak warga yang takut kampungnya terkena program ini. Sebab, mereka berasumsi bahwa pembangunan kampung deret berarti penggusuran.
Padahal, dengan kampung deret, warga akan mendapat kesempatan untuk tinggal di tempat yang layak. "Makanya setelah lihat ada contohnya sekarang, banyak warga yang ingin ditata kampungnya," kata mantan Wali Kota Solo ini. (Baca juga, Ahok: Kampung Deret Petogogan Seperti Townhouse)
SYAILENDRA
Berita Lainnya:
Polisi Kantongi Hasil Visum Anak Panti Samuel
Debit Sungai Naik, Bekasi Waspada Banjir
Ahok Akan Cek Bus Transjakarta yang Terbakar
Revisi Klausul Mundur Maret, PT JM Tak Keberatan
Jika Panti Samuel Kotor, Sandal yang 'Bicara'
