Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubenur BI: Pemerintah Baru Bisa Naikkan Harga BBM  

image-gnews
Sejumlah peserta menempelkan foto SBY dan poster tuntutan ke motornya dalam aksi menuntun sepeda motor untuk menolak kenaikan harga BBM di bundaran Gladag, Solo (17/6). Tempo/Andry Prasetyo
Sejumlah peserta menempelkan foto SBY dan poster tuntutan ke motornya dalam aksi menuntun sepeda motor untuk menolak kenaikan harga BBM di bundaran Gladag, Solo (17/6). Tempo/Andry Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menilai pengurangan subsidi energi melalui kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 2013 sebagai bentuk reformasi struktural yang kuat. (Baca: Dampak Pemilu, Harga BBM Tak Bakal Naik).

Kenaikan harga BBM, menurut Agus, juga bisa dilakukan oleh pemerinta yang terpilih dari Pemilu 2014 dengan berpatokan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Apalagi, muncul perubahan sejumlah asumsi makro anggaran, seperti penurunan kurs dan produksi minyak," kata dia pada akhir pekan ketiga Maret 2014.

Untuk 2014, Agus meminta seluruh pemangku kepentingan berdiskusi dengan Menteri Keuangan sebelum kembali menaikkan harga BBM. Menurut dia, pengurangan subsidi BBM lebih kuat dibanding penerapan bea keluar atau bea masuk tambahan bagi barang mentah demi menggenjot pendapatan negara. (Baca: Aturan Tak Jelas, LCGC Habiskan BBM Bersubsidi ).

Pernyataan Agus didasari fakta melonjaknya nilai belanja subsidi setiap tahun. Pada 2014, pemerintah mengalokasikan nilai belanja subsidi energi sebesar Rp 282,1 triliun, yang terdiri atas subsidi BBM Rp 210,7 triliun dan subsidi listrik Rp 71,4 triliun. Angka tersebut melonjak dibanding nilai total subsidi energi pada 2010, sebesar Rp 143,79 triliun. (Subsidi Membengkak, Hatta: RFID Omong Doang!).

Sebelumnya, Bank Dunia memperkirakan nilai belanja subsidi energi pada tahun ini akan mencapai 2,6 persen dari produk domestik bruto. Porsi ini meningkat dibanding pada tahun lalu, dengan belanja subsidi energi hanya 2,2 persen dari PDB. Menurut Bank Dunia, reformasi alokasi belanja subsidi energi harus lebih efektif, sehingga bisa mengurangi beban fiskal. (Baca: Subsidi BBM Tekor, Mobil Murah Dievaluasi ).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bank Dunia memberikan dua skenario reformasi dalam kebijakan BBM bersubsidi. Skenario pertama adalah kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk Premium dan Rp 1.000 per liter untuk solar sehingga anggaran bisa dihemat Rp 45,2 triliun dan pelebaran defisit anggaran bisa ditahan di angka 2,1 persen dari PDB.

Skenario kedua, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi hanya setengah dari harga keekonomian pasar, yang dapat menghemat nilai subsidi lebih besar, yaitu Rp 68,8 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dapat bertahan di angka 1,9 persen dari PDB.

MAYA NAWANG WULAN

Berita Terpopuler
Apa Kata Istri Aburizal atas Video Maladewa
Bagaimana Menemukan Kotak Hitam Pesawat MH370?
Cari MH370, Berapa Dana yang Dihabiskan Amerika?
Kotak Hitam Kunci Misteri Penerbangan MH370

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

4 jam lalu

Pengunjung melihat layar pergerakan Index Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 April 2024. IHSG ambruk di tengah banyaknya sentimen negatif dari global saat Indonesia sedang libur Panjang dalam rangka Hari Raya Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 H, mulai dari memanasnya situasi di Timur Tengah, hingga inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali memanas. TEMPO/Tony Hartawan
Inflasi April Hanya 0,25 Persen, BI Ungkap Pemicunya

BI menyebut inflasi IHK pada April 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,51 persen, yakni 0,25 persen mtm.


Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

2 hari lalu

Seorang pengrajin membuat tenun dalam rangkaian acara Festival Rimpu Mantika di Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 27 April 2024 (TEMPO/Akhyar M. Nur)
Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.


Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

3 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.


BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

3 hari lalu

BRI dan Alipay. foto/bri.co.id dan global.alipay.com
BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.


Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

3 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur tambahan di kantor pusat BI, Jakarta, 30 Mei 2018. Bank Indonesia memutuskan kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7-days repo rate 25 basis poin menjadi 4,75 persen untuk mengantisipasi risiko eksternal terutama kenaikan suku bunga acuan kedua The Fed pada 13 Juni mendatang. TEMPO/Tony Hartawan
Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.


Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

4 hari lalu

Ilustrasi Kredit Perbankan. shutterstock.com
Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.


BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

4 hari lalu

Logo atau ilustrasi Bank Indonesia. TEMPO/Panca Syurkani
BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).


BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

4 hari lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.


BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

6 hari lalu

Surat Utang Negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah. Berikut ulasannya. Foto: Canva
BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

7 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.