TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta sengketa antara PT Angkasa Pura dan Kementerian Pertahanan dalam soal pengelolaan Bandara Ahmad Yani Semarang secepatnya diselesaikan.
"Presiden minta dalam waktu dua pekan ke depan hal yang berkaitan dengan teknis kerja sama antara Angkasa Pura dan Kementerian Pertahanan yang memiliki lahan, baik yang bagi hasil maupun dalam sewa lahan, tuntas," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa setelah mengikuti rapat kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 2 April 2014.
Menurut Hatta, keberadaan proposal baru yang menyangkut Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan ihwal pola kerja sama bagi hasil dan sewa lahan diharapkan bisa mempercepat pembangunan Bandara Ahmad Yani. "Dalam dua pekan akan kami tuntaskan dengan adanya proposal baru," ujarnya.
Adapun Presiden SBY menyatakan telah mengetahui bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas Bandara Ahmad Yani terhenti. "Saya tahu beberapa saat terhenti karena tidak ada kesesuaian antara pihak-pihak terkait, termasuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata SBY. Namun, dia melanjutkan, setelah dia mengeluarkan instruksi pada 14 Maret lalu, telah ada pembahasan intensif ihwal pengembangan Bandara Ahmad Yani.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan pengembangan Bandara Ahmad Yani tertunda. "Begitu kami mau mulai membangun, ternyata tidak bisa," ujarnya seusai peresmian sambungan pipa gas baru di Perumnas Klender, Jakarta Timur, Selasa, 25 Maret 2014.
Dahlan menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Menurut dia, baik dana maupun desain sudah tersedia. Namun lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan bukan lahan PT Angkasa Pura I, melainkan instansi lain. "Instansi lain menghendaki pembicaraan dulu mengenai prosedur penggunaan lahan dan biayanya," kata Dahlan.
PRIHANDOKO
