TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah mengetahui sebagian Kartu Jakarta Pintar ternyata tidak tepat sasaran. Menurut dia, itu pula yang menjadi alasan di balik perombakan pejabat Dinas Pendidikan dan kepala sekolah.
"Makanya, kami ganti total, dari mulai kepala dinas, wakilnya, dan kepala sekolah," kata Basuki ketika ditemui setelah menghadiri seminar pendidikan di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 5 April 2014. (Baca: ICW: 19,4 Persen Kartu Jakarta Pintar Meleset)
Selama ini banyak kepala sekolah yang tak memasang daftar nama peserta Kartu Jakarta Pintar. Padahal, itu tujuannya untuk menilai apakah anak itu pantas mendapat KJP. "Kan bisa terlihat apa dia bawa handphone BlackBerry atau Android, anaknya seperti apa," katanya.
Ternyata, menurut Ahok, ada oknum sekolah yang bandel mendaftarkan nama anak yang tak berhak mendapat KJP. Namun siswa bersangkutan pun tidak tahu. "Uangnya diambil oleh oknum itu karena KJP ini kan pencairannya bertahap, rekening tidak bisa diblokir oleh bank," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu. Selain mendapat masukan dari Indonesia Corruption Watch, dia mengaku Pemprov DKI sudah mendapat masujan dari Bank Dunia (World Bank). (Baca: Ahok Minta Nama Penerima Kartu Pintar Diumumkan)
Sebelumnya diberitakan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan penerimaan Kartu Jakarta Pintar tahun 2013 meleset dari sasaran. Data ICW menyebutkan 19,4 persen dari total 405 ribu penerima KJP tidak sesuai dengan kriteria penerima. (Baca: Jokowi Akui Kartu Jakarta Pintar Belum Sempurna)
Ahok mengatakan kunci keberhasilan program KJP berada di tangan kepala sekolah. Karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun diminta memberi pengarahan kepada kepala sekolah setiap pekan. (Baca juga: 5 SD DKI Jadi Pilot Project Pendidikan Pemimpin)
ANGGRITA DESYANI
Berita Lainnya:
Ahok: Blusukan ke Masyarakat Tiru Metode Yesus
Ditawari Suap, Ahok Diancam Istri
Siapa Pengusaha RI yang Saweran dengan Bill Gates?
