TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah DKI Jakarta akan memfasilitasi keinginan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) selaku pengelola kawasan industri di Marunda, Jakarta Utara, dengan Foxconn Technology Group. Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono mengatakan, masalah tersebut akan diselesaikan secara bisnis.
"Namanya bisnis, kan enggak sekali dua kali ketemu, selesai," kata Heru, Selasa 8 April 2014. "Pasti ada titik temu dalam situasi bisnis itu." (baca:DKI Tawarkan Lahan Jakarta Timur untuk Foxconn)
Menurut dia, KBN menginginkan kerja sama dengan Foxconn dalam bentuk kepemilikan saham. Sebaliknya perusahaan teknologi asal Taiwan itu menolaknya. Heru mengatakan, permintaan KBN dinilai wajar karena lahan di kawasan berikat akan diberikan ke Foxconn.
Berapa persentase saham Foxconn Heru mengaku belum mengetahuinya. "Tapi maksimal 20 persen sharing," ujarnya. Yang jelas, lahan yang diinginkan Foxconn tidak bisa gratis. "Ke toilet Monas aja bayar seribu. Ke surga aja suruh beli sajadah buat salat. Ke tembok Cina bayar cuma lihat gitu doang," kata Heru.
Sebaliknya, jika Foxconn tidak bersedia bekerjasama dengan KBN, kata dia, maka pemerintah provinsi yang akan bergerak. "Bisa dengan pemda. Yang penting kami di dalam."
Keterlibatan pemerintah ikut memiliki saham Foxconn di Indonesia, menurut Heru, agar bisa mengawasi kegiatan perusahaan. "Tujuannya untuk masyarakat juga. Misalnya ada kenaikan upah minimum, bisa bersuara di dalam RUPS." Artinya pemerintah daerah sebagai liasion officer. "Begitu ada masalah, kami bisa komunikasi dengan Bea Cukai, Pelindo dan kepala daerah." (baca:Foxconn Diminta Segera Realisasikan Investasi)
ATMI PERTIWI
Terpopuler
Ponsel di Bawah Rp 5 Juta Bakal Kena Pajak Barang Mewah
Bosowa Kuasai 30 Persen Saham Bukopin
Indeks Saham Wall Street Merosot
