TEMPO.CO, Makassar - Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo menuai kekecewaan pegiat antikorupsi di Makassar. Mereka menilai partai berlambang banteng itu tidak serius dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Ini adalah sejarah yang akan kami catat bahwa PDIP dan Jokowi hanya menjadikan antikorupsi sebagai slogan," kata Koordinator Sabahat Abraham, Djusman A.R., kepada Tempo, Senin, 19 Mei 2014. (Baca: Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Samad Bikin Posko)
Menurut Djusman, keputusan tersebut membuyarkan ekspektasi para aktivis antikorupsi, khususnya di Makassar. Padahal sebelumnya Abraham diharapkan mewakili Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi. "Antikorupsi telah melekat di tubuh Abraham, dan itu telah dibuktikan di Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi ini. (Baca: Aktivis Antikorupsi Dirikan Posko Sahabat Abraham)
Meski kecewa, Djusman menghargai pilihan PDIP dan Jokowi. "Ini adalah proses politik dan demokrasi. Meski kami akui bahwa sosok Abraham paling layak mendampingi Jokowi," ujarnya.
Imbas kekecewaan tersebut, Djusman mengaku aktivis antikorupsi di Makassar akan memilih tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang. "Tidak ada kandidat yang sejalan dengan ideologi gerakan kami," ujarnya.
ABDUL RAHMAN
Berita lain:
Kalla Dipilih Karena Pengalaman
Jadi Cawapres Jokowi, Ini Daftar Kekayaan JK
Muhaimin Pastikan Kalla Jadi Cawapres Jokowi