TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan dialog yang lebih intensif dengan pihak-pihak yang menolak penutupan lokalisasi Dolly. "Kalau ada yang menolak, harus ada upaya pendekatan dan dialog yang lebih intensif," kata Soekarwo pada wartawan di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa, 20 Mei 2014. (Baca: Dikritik DPRD, Risma: Penutupan Dolly Rencana Lama)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menurut Soekarwo, mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk menutup Dolly. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Tri Rismaharini untuk memberikan solusi kepada pekerja seks komersial dan mucikari yang menggantungkan hidup dari Dolly agar bisa hidup lebih baik.
Soekarwo mengakui bahwa kendala terbesar penutupan Dolly datang dari masyarakat sekitarnya. Selama ini, mereka bergantung pada perputaran bisnis di lokalisasi itu. Mengenai hal ini, Soekarwo mempercayakannya kepada Pemkot Surabaya untuk menemukan solusi terbaik. "Yang jelas, bagaimana kita bisa mengurangi kemaksiatan agar keberkahan bisa melimpah bagi masyarakat Jatim," kata Soekarwo.
Secara terpisah, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Ratnadi Ismaon menyatakan penutupan Dolly tetap berlangsung sesuai dengan rencana. "Penutupan Dolly dan Jarak tetap 19 Juni 2014," ujarnya. Berkaitan dengan rencana penutupan tersebut, sampai sekarang belum ada pekerja seks komersial dan mucikari yang menyerahkan kartu tanda penduduk. (Baca: Dolly Hendak Ditutup, PSK Bermigrasi ke Malang)
AGITA SUKMA LISTYANTI
Baca Juga:
Berita Terpopuler
Aburizal Terima Tawaran Menteri Utama dari Prabowo
Merchandise Beracun Piala Dunia Ada di Indonesia
Pengamat: Hanya Dua Poros Capres, Jokowi Untung
