TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) yang kini menjadi anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Enggartiasto Lukito, mengatakan pencabutan subsidi rumah sederhana tapak yang direncanakan mulai akhir Maret 2015 tidak tepat. "Kebijakan itu tidak berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata dia pada Selasa, 10 Juni 2014.
Menurut Enggar, bila Jokowi terpilih, subsidi rumah sederhana tapak (rumah dengan tanah) akan dikembalikan agar masyarakat mampu membeli rumah. Pencabutan subsidi, dinilai Enggar, hanya didasarkan pada kondisi Kota Jakarta yang memang tak memungkinkan lagi untuk membangun rumah tapak.
"Tapi masyarakat kan bukan orang Jakarta saja," ujar Enggar lagi. Ia mengimbuhkan, Jokowi berkomitmen menyediakan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia (Baca juga: Pemerintah Rayu Masyarakat Pindah ke Rusun). Hal ini terbukti dari keberhasilan Jokowi membangun rumah deret di Jakarta saat menjabat sebagai gubernur.
Skema pembiayaan rumah yang diusulkan Enggar adalah dengan uang muka 1 persen dan angsuran bunga 1 persen pula untuk harga rumah maksimal Rp 250 juta. Jokowi, menurut Enggar, juga akan fokus untuk menghentikan bertambahnya backlog atau kekurangan rumah yang kini telah mencapai 15 juta unit. (Lihat pula: Bunga KPR Tinggi, Konsumen Tunda Beli Rumah)
Salah satu caranya dengan memastikan Bank BTN tetap fokus pada penyaluran kredit perumahan. "Kami berjanji BTN tidak akan digonjang-ganjingkan lagi dengan isu akuisisi," ujar Enggar.
Janji ini disampaikan dalam forum diskusi bedah visi capres di sektor perumahan nasional yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat hari ini. Pada kesempatan itu, sejumlah asosiasi properti seperti Kadin, REI, Aprindo, dan Perumnas turut hadir untuk menyampaikan permasalahan di sektor penyediaan rumah rakyat.
Salah satu masalah yang disoroti dalam diskusi ini adalah kurangnya perhatian pemerintah pada sektor perumahan. "Sektor perumahan masih jadi anak tiri," kata Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Berita utama:
Jokowi-JK Bisa Kalah di Pilpres, Jika....
Dipuji Jokowi, Lurah Susan: Malu tapi Senang
Ketua Umum Partai Gerindra Belum Baca Surat DKP
