Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TNI-Polri "Haram" Ngobrolin Capres  

image-gnews
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berjabat tangan dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebelum mengikuti debat Capres-Cawapres, di Jakarta, 9 Juni 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berjabat tangan dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebelum mengikuti debat Capres-Cawapres, di Jakarta, 9 Juni 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Tasikmalaya - Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Ajun Komisaris Besar Widjonarko meminta anggota TNI dan Polri tidak memperbincangkan atau membahas calon presiden, sekalipun ketika mengobrol santai dengan masyarakat. Hal ini untuk menunjukkan bahwa TNI-Polri netral dalam pilpres nanti.

"Harus netral. Saat ngobrol santai dengan warga pun jangan membahas soal capres," kata Widjonarko saat ditemui di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 13 Juni 2014. (Baca: Panglima TNI: Netralitas TNI Harga Mati)

Setiap orang, kata dia, di dalam hatinya tentu mempunyai keinginan untuk mendukung salah satu calon presiden. Namun dia berharap anggota TNI-Polri mampu mengendalikan keinginan tersebut.

"Jangan sampai terpancing, karena ini akan menjadi bahan isu politik. Harus waspada," kata Widjonarko. (Baca: TNI: Prabowo Tak Bisa Perintahkan Babinsa)

Widjonarko menjelaskan, apabila kedapatan ada anggota TNI-Polri yang memihak salah satu capres, konsekuensinya adalah pemecatan. "Konsekuensinya tentu sudah pada tahu, yaitu dipecat. Bisa juga mengajukan pensiun dini, bagaimana tingkat kesalahannya," ucapnya.

Widjonarko juga mengimbau seluruh anggota TNI-Polri di Tasikmalaya untuk bisa menjaga kendaraan dinasnya. Jangan sampai, kata dia, ada pemanfaatan oleh salah satu pihak dari kedua calon presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Awas, kendaraan dinas pun bisa rawan isu politik. Jangan sampai dipinjamkan kepada seseorang yang memiliki kepentingan untuk upaya pemenangan capres," kata Widjonarko. (Baca: Panglima TNI: Aksi Babinsa di Cideng Tak Terbukti)

CANDRA NUGRAHA

Berita Lain
JK Minta Rumah, Sudi Silalahi Tak Tahu Batas Harga 
Ini Situs Tak Layak yang Sering Dikunjungi Anak 
Chelsea Rogoh Hampir Rp 1 Triliun untuk Fabregas

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Para anggota TNI mengikuti upacara peringatan hari jadi ke- 72 TNI, di lapangan Jasdam Palembang, Sumsel, 5 Oktober 2017. Peringatan HUT TNI di Palembang dimeriahkan sejumlah atraksi, pertunjukkan kolosal, serta panggung hiburan. ANTARA
Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini


Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Tank medium Kaplan merupakan produk bersama antara FNSS (Turki) dan PT Pindad (Indonesia).Tank Kaplan dilengkapi dengan turet CMI Cockerill 3105 i dengan meriam bertekanan tinggi Cockerill 105mm. Sistem pemuatan amunisi otomatis yang canggih membuat Kapla
Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.


Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Adegan film Penumpasan Penghiatan G30S/PKI. journalbali.com
Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.


Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.