Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perusahaan Thailand Salurkan CSR ke Dompet Dhuafa  

image-gnews
Tiga anak menggunakan kakus di pinggir pantai perkampungan nelayan Cilincing, Jakarta,(2/6) Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan kebersihan dan fasilitas MCK yang tidak memadai membuat mereka mengotori laut. TEMPO/Tony Hartawan
Tiga anak menggunakan kakus di pinggir pantai perkampungan nelayan Cilincing, Jakarta,(2/6) Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan kebersihan dan fasilitas MCK yang tidak memadai membuat mereka mengotori laut. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan minyak asal Thailand, PTT Exploration and Production, akan menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) melalui lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa. Dana ini akan digunakan untuk pemberdayaan bidang kesehatan dan pendidikan.

Hal ini dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani PTTEP dan Dompet Dhuafa di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, pada Kamis, 3 Juli 2014. Kerja sama ini berlangsung selama 5 tahun sampai tahun 2019.  

Menurut General Manager cabang PTTEP di Jakarta, Titi Thongjen, bentuk kerja sama ini menjadi komitmen kuat perusahaan ini untuk berkontribusi kepada masyarakat di negara-negara tempat perusahaan mereka beroperasi.

Ia mengatakan bidang kesehatan dan pendidikan, menjadi sangat penting bagi masyarakat, "Tidak tertutup kemungkinan di masa depan kami akan membuat program di bidang lainnya, seperti lingkungan," kata Titi.

Program CSR ini mengeluarkan dana US$ 3,5 juta. Sebanyak US$ 3,1 juta untuk kesehatan dan US$ 466 ribu untuk pendidikan.

PTTEP adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak yang telah berdiri selama 30 tahun. Di Indonesia, PTTEP menjadi operator dari dua produksi lepas pantai sharing contract blok di Indonesia, yakni blok Malunda dan blok Mandar Selatan.

Selama 10 tahun di Indonesia, PTTEP memiliki kontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. (Baca: Zakat Orang Kota Mengalir 52 persen Sampai Ke Desa)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu proyek kesehatan adalah membentuk pusat layanan kesehatan gratis di Desa Rorotan. Pusat kesehatan ini akan dapat melayani masyarakat di tiga kecamatan di Jakarta Utara, yaitu Cilincing, Koja, dan Tanjung Priok, dengan sistem keanggotaan.

Layanan kesehatan di antaranya kesehatan umum, klinik ibu dan anak, gigi, farmasi, dan laboratorium. Klinik akan melayani sekitar 50 pasien per hari dengan layanan mobile.

Sedangkan untuk program pendidikan PTTEP akan memberikan beasiswa dan kebutuhan penting untuk 20 siswa kurang mampu selama dua batch melalui proyek Beasiswa PTTEP-Beastudi Etos.

Beasiswa akan diberikan kepada siswa yang diterima di salah satu dari lima universitas terkemuka di Indonesia (UI, ITB, IPB, UGM, dan Universitas Al Azhar) untuk belajar di tiga bidang, yaitu engineering, geofisika, dan medis.

EVIETA FADJAR

Berita Terpopuler
#AkhirnyaMilihJokowi Jadi Trending Topic Dunia
Mega Soal Rustri ke Prabowo: Apa yang Kau Cari?
Penjelasan Soal Tunggakan Gaji Perusahaan Prabowo
Bintang Persib Tertipu Cewek Fiktif Rp 3,5 Miliar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Digugat PKPU Usai Korupsi CSR, Yayasan Pertamina Sebut Negara Bisa Makin Rugi

10 Mei 2021

Logo Pertamina. dok.Pertamina
Digugat PKPU Usai Korupsi CSR, Yayasan Pertamina Sebut Negara Bisa Makin Rugi

Yayasan Pertamina tengah menghadapi gugatan PKPU dari empat orang relawan program Gerakan Menabung Pohon (GMP).


Pemerintah Dinilai Gagal Pahami Definisi CSR untuk Industri Rokok

28 Agustus 2017

Warga menebus paket sembako murah yang digelar CSR perusahaan swasta dan Kementrian Perdagangan RI di Pondok Pesantren Darull Masoleh, Plamongansari, Semarang, 5 Juni 2017. Tempo/Budi Purwanto
Pemerintah Dinilai Gagal Pahami Definisi CSR untuk Industri Rokok

Kegiatan sosial industri rokok tak bisa disebut CSR.


Bupati Imas Bicara Tentang Telur, Jangan Selewengkan Bantuan CSR

1 April 2017

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Subang Imas Aryumningsih (kanan) dikawal usai menjalani pemeriksaan atas dirinya oleh penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, 20 Juni 2016. KPK meminta keterangan Imas Aryumningsih sebagai saksi untuk tersangka Bupati Subang Ojang Sohandi atas kasus dugaan suap terhadap Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara kasus anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Bupati Imas Bicara Tentang Telur, Jangan Selewengkan Bantuan CSR

Plt. Bupati Subang, Imas Aryumningsih, mewanti-wanti para pengelola PAUD di daerahnya tidak menyelewengkan bantuan telur program CSR.


Jawa Barat Galang Dana CSR Rp 100,5 Miliar  

3 Maret 2016

Gubernur Ahmad Heryawan dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf (paling kiri) berinteraksi dengan para pedagang saat sidak ke Pasar Suci, Bandung, Jawa Barat, 24 Januari 2016. Harga ayam dan daging sapi di pasaran masih sangat mahal dikisaran Rp 38.000 sampai Rp 39.000 per kg untuk ayam pedaging dan Rp 120.000 per kg untuk daging sapi. TEMPO/Prima Mulia
Jawa Barat Galang Dana CSR Rp 100,5 Miliar  

Aher mengakui masih sedikit perusahaan yang bergabung dalam program CSR yang difasilitasi pemerintah provinsi Jawa Barat.


Bareskrim Konfirmasi Bekas Capim KPK Tersangka

3 September 2015

Suasana kantor Pertamina Foundation saat penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi dana corporate social responsibility Pertamina sepanjang 2012-2014 di kawasan Simprug, Jakarta, 01 September 2015. Kerugian negara dalam korupsi ini sebesar RP 126 Milliar dari total nilai proyek Rp 256 Miliiar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Bareskrim Konfirmasi Bekas Capim KPK Tersangka

Nina Nurlina bakal segera diperiksa polisi.


Jadi Tersangka, Nina Nurlina Ngungsi di Rumah Anak  

3 September 2015

Suasana kantor Pertamina Foundation saat penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi dana corporate social responsibility Pertamina sepanjang 2012-2014 di kawasan Simprug, Jakarta, 01 September 2015. Kerugian negara dalam korupsi ini sebesar RP 126 Milliar dari total nilai proyek Rp 256 Miliiar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Jadi Tersangka, Nina Nurlina Ngungsi di Rumah Anak  

"Bu Nina gak ada. Lagi ada acara di rumah anaknya."


Korupsi CSR Pertamina, Bareskrim Temukan Relawan Fiktif

2 September 2015

Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menggeledah kantor Pertamina Foundation terkait kasus korupsi dana corporate social responsibility Pertamina sepanjang 2012-2014 di kawasan Simprug, Jakarta, 01 September 2015. Kerugian negara dalam korupsi ini sebesar RP 126 Milliar dari total nilai proyek Rp 256 Miliiar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Korupsi CSR Pertamina, Bareskrim Temukan Relawan Fiktif

Selain relawan fiktif, polisi juga menemukan penggelembungan anggaran Pertamina Foundation yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.


Pertamina Beri Isyarat Program CSR-nya Bermasalah  

2 September 2015

Pertamina Beri Isyarat Program CSR-nya Bermasalah  

Pertamina sudah menghentikan program 100 juta pohon sejak 2014 lalu. Mereka juga sudah mengaudit program yang diduga bermasalah itu.


Korupsi CSR Pertamina, Bareskrim Segera Panggil Nina Nurlina

1 September 2015

Ilustrasi korupsi. vietmeme.net
Korupsi CSR Pertamina, Bareskrim Segera Panggil Nina Nurlina

Nina juga adalah salah seorang peserta seleksi calon pimpinan KPK.


DPR Awasi Program Bantuan Sosial BUMN

3 Juli 2015

Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Medan Merdeka Selatan. Jakarta, 2 Oktober 2010. Dok.TEMPO/ JACKY RACHMANSYAH.
DPR Awasi Program Bantuan Sosial BUMN

Nantinya Panja PKBL juga bakal mengawal pembentukan aturan teknis dan diharapkan Kementerian BUMN intensif berkoordinasi dengan Komisi VI DPR.