Lembaga Survei Nakal Akan Dijatuhi Sanksi

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Bapilu Puan Maharani dan Ketua umumPartai Nasdem Surya Paloh menyaksikan pesan Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo melalui televisi terkait hasil hitung cepat Pemilihan Presiden, di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. Menurut hasil hitung cepat (quick count) Pemilihan Umum Presiden 2014 dari sejumlah lembaga survei pasangan capres cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 52,88 persen suara mengungguli pasangan Capres Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 47,40 persen suara. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Bapilu Puan Maharani dan Ketua umumPartai Nasdem Surya Paloh menyaksikan pesan Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo melalui televisi terkait hasil hitung cepat Pemilihan Presiden, di Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu 9 Juli 2014. Menurut hasil hitung cepat (quick count) Pemilihan Umum Presiden 2014 dari sejumlah lembaga survei pasangan capres cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 52,88 persen suara mengungguli pasangan Capres Cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 47,40 persen suara. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi), Hamdi Muluk, menegaskan Dewan Etik akan menjatuhkan sanksi bagi lembaga survei yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam waktu dekat perhimpunan akan melakukan audit terhadap semua lembaga survei yang merilis hasil quick count dan exit poll.

“Dewan Etik akan bertindak tegas pada lembaga survei yang tak menggunakan metodologi yang benar,” ujar Hamdi kepada Tempo, Kamis, 10 Juli 2014.

Hamdi menegaskan perhimpunan akan mengumumkan kepada publik nama-nama lembaga survei yang terbukti nakal. Sehingga publik dapat mengetahui lembaga survei yang dapat dipercaya dan kredibel. Cara ini diyakini Hamdi dapat memberikan efek jera serta menjaga integritas lembaga survei yang lain.

Sanksi lain yang akan diberikan adalah berupa teguran tertulis kepada lembaga survei yang terbukti melanggar. Teguran, kata Hamdi, bersifat mengingatkan lembaga survei tersebut untuk melakukan koreksi survei. Namun apabila lembaga survei yang sudah ditegur tidak melakukan koreksi maka perhimpunan akan mencabut keanggotaan dari Persepi.

Hamdi menjelaskan perhimpunan akan mengaudit metodologi yang dipakai lembaga survei dalam melakukan exit poll dan quick count. Audit, kata Hamdi, akan berfokus pada prosedur bagaimana data tersebut diambil. Audit akan melihat ketepatan pengambilan sampel, apakah ada orang yang di lapangan atau melalui telepon, apakah ketersediaan data di polling centre cukup, sampai pada ketepatan pengelolaan data. (Baca: Pengamat: Klaim Menang Boleh, Tapi Jangan Curang)

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Tindakan ini dipandang perlu oleh Dewan Etik karena ada beberapa lembaga yang membentuk opini publik yang tidak wajar. Lembaga-lembaga tersebut juga diduga menyalahi kode etik lembaga survei dan mengingkari pakta integritas yang telah ditandatangani oleh lembaga survei tersebut. Menurut Hamdi, lembaga yang terbukti salah berdasarkan hasil audit terbukti tidak kredibel dan patut dipertanyakan integritasnya.

DINI PRAMITA

Berita lainnya:
Jokowi-JK Menang, Munas Golkar Lebih Dinamis
Aburizal Klaim Koalisi Permanen Positif
PKB Jawa Tengah: Jokowi Menang di Semua Basis NU
Jokowi Menang, Indeks Bisa Tembus 5.200

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

27 Maret 2017

Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan sembari tertawa usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.


Pilkada Jawa Barat, Survei: Elektabilitas Ridwan Kamil Tertinggi  

23 Maret 2017

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menyapa warga sambil diiarak naik sisingaan saat deklarasi calon Gubernur Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, 19 Maret 2017. TEMPO/Prima Mulia
Pilkada Jawa Barat, Survei: Elektabilitas Ridwan Kamil Tertinggi  

Menurut Direktur Indo Barometer M. Qodari, survei itu dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat yang meliputi 26 kota/kabupaten.


Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

22 Maret 2017

Putera sulung mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyerahkan piala kepada Ketua Pelaksana Kejuaraan Asia Karate SBY Cup XIV Jackson AW Kumaat (keempat kiri) di Jakarta, 25 Februari 2017. ANTARA FOTO
Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

Qodari mengatakan masyarakat cukup mengenal figur Agus Yudhoyono atau AHY ini


Survei Poltracking: Ahok Pemimpin Paling Tegas dan Berwibawa  

2 Februari 2017

Lembaga Survei Poltracking Indonesia merilis hasil temuan mereka tekait elaktabilitas para pasangan calon gubernur DKI di Pilkada 2017, di Hotel Oria, Jakarta, 19 Januari 2017. Tempo/Egi Adyatama
Survei Poltracking: Ahok Pemimpin Paling Tegas dan Berwibawa  

Agus dan Anies menempati peringkat kedua dan ketiga.


Jika Pilkada DKI Hari Ini, Ahok Jadi Gubernur Lagi

26 Januari 2017

Direktur Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, memaparkan riset Pilkada DKI Jakarta di Warung Daun Cikini, Jakarta, 26 Januari 2017. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Jika Pilkada DKI Hari Ini, Ahok Jadi Gubernur Lagi

Agus menempati peringkat kedua, dan Anies ketiga.


Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

16 Januari 2017

Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Cilangkap, 16 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

RUU Permilu Diperkirakan selesai sekitar bulan empat ke depan.


Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

10 September 2015

Susilo Bambang Yudhoyono membacakan pidato politiknya usai ditetapkan menjadi ketum periode 2015-2020 dalam penutupan Kongres Demokrat di Surabaya, 13 Mei 2015. Dalam pidato politiknya SBY membacakan 10 rekomendasi hasil kongres untuk landasan kerja selama lima tahun kedepan. TEMPO/Nurdiansah
Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

Ada spekulasi bahwa Demokrat memunculkan sindrom I Want SBY Back untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono.


Jokowi Tak Butuh, Relawan Bakal Membubarkan Diri

28 Oktober 2014

Relawan membentangkan Bendera Merah Putih raksasa saat mengikuti kirab budaya menyambut Presiden ketujuh Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kawasan MH Thamrin, Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Jokowi Tak Butuh, Relawan Bakal Membubarkan Diri

Sampai saat ini mereka masih menunggu kepastian dari Jokowi.