TEMPO.CO, Makassar - Dewan Pimpinan Daerah Golkar Provinsi Sulawesi Selatan menolak percepatan musyawarah nasional untuk menggulingkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin ini.
"Golkar Sulawesi Selatan tidak ingin mengusulkan munas dipercepat seperti yang diharapkan elite Golkar lainnya," kata Wakil Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan Arfandi Idris ketika dihubungi, Sabtu, 9 Agustus 2014.
Menurutnya, Golkar Sulawesi Selatan tetap mengikuti mekanisme, yakni masa akhir jabatan Ical-sapaan Aburizal Bakrie-hingga Oktober 2015 mendatang. "Kami ikut aturan. Setelah berakhir masa jabatan Pak Ical baru bisa dilakukan," jelasnya.
Arfandi juga mengaku belum mendapat informasi jika Agung Laksono (Wakil Ketua DPP Golkar) telah dipecat oleh partai ini. "Ah itu isu tidak benar. Belum ada pemecatan," katanya.
Desakan munas dipercepat telah menggelinding disejumlah elite partai Golkar setelah partai ini gagal dalam pemilihan presiden.
Dalam pemilu presiden 2014, Golkar bersama enam parpol lain, Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PBB, dan PAN mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Berbeda dengan Arfandi, Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh justru mendesak agar munas Golkar dipercepat. " (Munas) tahun ini sudah harus dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan partai," ujar dia.
Anwar menjelaskan sesuai AD/RT partainya, munas bisa dipercepat apabila dua per tiga ketua DPD di 33 propinsi menyetujuinya sehingga tidak perlu lagi menunggu tahun 2015 sesuai kesepakatan yang dibuat pada munas 2009. "Agustus atau September sudah harus dilakukan," katanya.
Menurut Anwar, tidak ada alasan munas tidak dipercepat. Faktanya Golkar tak mampu ikut andil terlalu banyak pada pilpres tahun ini sehingga tak ditemukan alasan yang mengharuskan munas digelar pada tahun 2015.
"Partai ini sudah gagal. Baik pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Padahal kita sudah mendeklarasikan ketua umum Aburizal Bakrie menjadi presiden sejak 2012. Toh, kenyataannya kita gagal. Ujung-ujungnya menjadi juru kampanye partai lain," ucap Anwar.
Menurutnya, untuk memilih calon pemimpin yang baru, munas harus dipercepat agar partai berlambang pohon beringin ini dapat berkiprah dan tetap memegang peran untuk kemajuan bangsa ini.
"Tidak ada alasan untuk tidak dipercepat. Partai ini sudah tidak sehat lagi. Mestinya kader dipersatukan, ini malah dipecat," jelasnya.
Anwar berpesan, jika munas jadi digelar tahun ini, ia menginginkan seluruh DPD dan DPP membuat aklamasi yang isinya tidak ada lagi calon ketua umum yang gagal terpilih dalam munas itu membentuk partai baru. Karena jika itu dilakukan partai ini akan tergerus. "Saya contohkan Pak Surya Paloh yang merupakan kader Golkar mendirikan Partai NasDem. Begitu pun dengan Wiranto mendirikan Hanura," katanya.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
