TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Fainir W. Sitompul menyatakan saat ini progres pembebasan tanah untuk ruas jalan tol Medan-Binjai masih nol persen. Namun, tahun kemarin, pihaknya telah merampungkan tahapan inventarisasi ruas tersebut.
"Saat ini masih dalam persiapan peta bidang oleh BPN (Badan Pertahanan Nasional)," katanya di Hotel Syariah, Solo, Kamis, 14 Agustus 2014. Menurut dia, jika proses persiapan peta bidang dan penyelesaian hal lain berjalan lancar, pada September, pihaknya dapat memulai pembayaran pembebasan lahan kepada masyarakat pemilik lahan. (Baca: Beleid Tol Sumatera Siap Setelah 17 Agustus)
Fainir mengatakan, dari 16 kilometer panjang ruas tol Medan-Binjai, sebagian besar dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara II (Persero), yang bergerak dalam bidang agribisnis. Perusahaan badan usaha milik negara ini menguasai 75 persen atau 10 kilometer dari total ruas jalan tersebut. Sedangkan sisanya dimiliki oleh masyarakat umum.
Untuk membebaskan lahan PTPN II, kata Fainir, pihaknya telah berkomunikasi dengan perusahaan itu. PTPN II sepakat lahannya dibebaskan. "Saat ini kami menunggu surat pelepasan aset dari Menteri BUMN," kata Fainir. Tahun ini, untuk pembebasan lahan ruas tol Medan-Binjai, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar. (Baca juga: Jalan Tol Bengkulu-Sumatera Selatan Segera Dibangun)
Sebelumnya, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Deddy Supriadi Priatna menyatakan pemerintah memfokuskan pengerjaan ruas tol Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya dalam rangkaian megaproyek tol Sumatera. "Dua ruas pertama ini akan dibiayai Pusat Investasi Pemerintah (PIP)," katanya, Senin, 11 Agustus 2014.
Awalnya, pemerintah berniat membangun empat ruas untuk memulai pembangunan jalan tol trans-Sumatera. Keempat ruas tersebut adalah Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bakauheni-Tebingtinggi. Deddy mengatakan dua ruas yang menjadi fokus pemerintah itu akan menelan dana Rp 2 triliun yang berasal dari PIP.
ALI HIDAYAT
BERITA TERKINI
Solar Dibatasi, Nelayan Pantai Selatan Tak Melaut
Robin Williams di Mata Ketiga Anaknya
Mangkir, Hakim Akan Jemput Paksa Nazaruddin
Ngotot Menginap di KPK, Demonstran Dibawa ke Kantor Polisi