Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Minta Pemerintah Serius Tangani Titik Banjir  

image-gnews
Sejumlah siswa di Kota Depok saat bermain air banjir yang diakibatkan jebolnya tanggul kali Laya di Perumahan Cimanggis Country, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok (17/01). Tempo/Ilham Tirta
Sejumlah siswa di Kota Depok saat bermain air banjir yang diakibatkan jebolnya tanggul kali Laya di Perumahan Cimanggis Country, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok (17/01). Tempo/Ilham Tirta
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimin, meminta Pemerintah Kota Depok serius menangani titik-titik banjir yang terus bertambah di Depok. Pemerintah diminta memiliki perencanaan yang matang dan dieksekusi dengan tepat dan tegas, sehingga masalah titik banjir bisa diselesaikan. (Baca: Titik Banjir di Vila Pamulang Segera Dikaji)

"Sekarang pemerintah belum memiliki desain yang matang, tanpa itu akan begitu-begitu terus. Titik banjir terus bertambah," kata Babai kepada Tempo, Ahad, 17 Agustus 2014.

Babai mengatakan titik banjir di Kota Depok tidak bisa diprediksi lantaran lahan sudah banyak yang beralih fungsi. Tempat serapan air banyak yang menjadi perumahan sehingga air mengalir ke mana-mana. "Ini yang membuat titik banjir tak bisa dideteksi," kata dia. 

Menurut dia, selama ini pemerintah selalu memantau banjir yang terjadi di jalan-jalan besar, seperti Margonda. Padahal, sekarang ini banjir bisa muncul di daerah mana saja. Dia memberi contoh jebolnya Kali Licin di Kampung Pitara, Pancoran Mas, Depok, pada Sabtu dinihari, kemarin. "Daerah itu awalnya bukan titik banjir, tapi karena air yang mengalir di sungai terlalu banyak, akhirnya meluap dan jebol," kata dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Depok mengalami kesulitan dalam mengurangi titik banjir. Bukannya berkurang, jumlah daerah rawan banjir malah meningkat menjadi 53 titik tahun ini, naik 9 titik dari 44 titik pada tahun lalu. Salah satu penyebab bertambahnya titik itu adalah daerah serapan air yang semakin berkurang. 

Babai mengakui pembangunan yang tidak terkendali di Depok membuat daerah resapan berkurang. Karena itu, dia meminta pemerintah memiliki perencanaan tetap dan desain yang matang mengenai aliran pembuangan air. "Pemerintah harus menormalisasi kali-kali di Depok, terutama kali yang mengalirkan air dari Bogor ke Depok," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga mendesak pemerintah untuk tegas menangani oknum yang membangun permukiman di bantaran sungai. Sementara itu, daerah resapan yang saat ini masih berfungsi harus diselamatkan. "Ketika mau dijadikan perumahan harus dikaji lebih mendalam."

Babai juga meminta pemerintah untuk mengaktifkan berbagai irigasi pertanian yang pernah hidup dan secepatnya mendesain drainase kota. Selama ini, kata dia, pemerintah seakan bekerja tanpa perencanaan, sehingga hasilnya tidak pernah memuaskan. "Secepatnya pemerintah kota mendesain drainase kota. Sekarang belum dimiliki dan dilakukan." 

ILHAM TIRTA

Terpopuler
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Tim Prabowo Gugat KPU Lagi, Kali Ini ke PN Jakpus
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY
Relawan Prabowo Tunjukkan Foto Jokowi dan Harjono
Massa Pro-Prabowo Ancam Bakar Kantor Metro TV

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

17 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

28 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

30 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

Langkah-langkah ini disusun dalam program penanganan banjir yang menjadi bagian dari rencana aksi roadmap untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

36 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

39 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

44 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

53 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

53 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.


Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

55 hari lalu

Polisi menertibkan sekelompok warga Distrik Asotipo, Jayawijaya, yang menganiaya Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya Alpius Asso di Gedung DPRD, Wamena, Jumat, 1 Maret 2024. Dok. Subbid Penmas Bid Humas Polda Papua.
Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.


MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

56 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA
MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

MK menyatakan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tetap boleh maju pilkada tanpa perlu mengundurkan diri sebagai anggota Dewan.