Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Kabinet Jokowi Versi JK  

image-gnews
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, menyatakan susunan kabinet mendatang tak akan banyak berubah dibandingkan dengan yang sekarang  ada. Menurut Kalla, perubahan yang terlalu banyak pada susunan kabinet Joko Widodo malah akan memakan waku berbulan-bulan untuk menyusun dan menyesuaikannya. Padahal, banyak pekerjaan besar yang harus segera dikerjakan oleh pemerintahan yang akan datang. (Baca: JK Tak Dilibatkan dalam Perampingan Kabinet?)

"Menghabiskan waktu hanya untuk urusan organisasi. Di mana kantornya, siapa dirjennya, siapa direkturnya. Yang sekarang ini toh sudah berjalan," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, Kamis, 21 Agutus 2014.

Menurut JK, ide merampingkan kabinet dianggap tak tepat. Ia menganggap perampingan itu sebenarnya tidak akan membuat negara menjadi hemat. Penyebabnya, toh, pegawai negeri sipil tak bisa dipecat jika seandainya pemerintah mempunyai rencana perampingan kabinet dan organisasi di bawahnya.

Ide merampingkan kabinet itu, kata Kalla, sebenarnya mengacu pada komposisi kabinet di negara-negara kecil seperti Malaysia dan Singapura, yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya lebih kecil dibanding Indonesia. Negara-negara itu jumlah kementeriannya hanya sekitar 20-an. (Baca: Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian)

Namun, kabinet yang ramping dinilai tak cocok diterapkan di Indonesia karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya yang terlalu besar. "Ukuran 34 (menteri) itu, bukan ukuran yang besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya Indonesia," kata dia.

Kalla juga tak sependapat dengan wacana menggabungkan kembali Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan seperti dulu. Kata dia, ide penggabungan dua kementerian itu sebenarnya meniru Jepang. (Baca: Jokowi Pertimbangkan Kabinet Ramping)

Menurut dia, Jepang menggabung dua kementerian itu karena memang negara itu mayoritas pendapatan negaranya dihasilkan dari sektor industri. Sebaliknya, Kalla menjelaskan, pendapatan Indonesia dari sektor industri dinilai masih kecil. Pendapatan negara paling besar masih dihasilkan dari sektor perdagangan mineral. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jepang itu 90 persen ekspor hasil industri. Jadi, wajar kalau industri dan perdagangan digabungkan. Tapi, industri Indonesia yang diekspor hanya 25 persen. Yang besar justru perdagangan mineral dan pertanian," kata dia. (Baca: Jokowi Mungkin AKan Hapus Posisi Wakil Menteri)

Oleh karena itu, saat menjadi wakil presiden di kabinet yang dipimpin SBY pada 2004-2009, Kalla memisahkan dua kementerian itu. Tujuannya agar sektor industri menjadi perhatian.

Lagipula, menggabungkan antara industri dengan perdagangan dinilai semakin susah untuk dikelola. "Jika kementerian semakin besar, makin susah diatur. Saya pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Saya punya tujuh ribu anak buah. Bagaimana saya memimpin?" tanya Kalla.

AMIR TEJO

Terpopuler:

Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Putusan MK, 100 Ribu Pendukung Prabowo Geruduk MK

Pencoblosan Ulang Tak Ubah Kemenangan Jokowi-JK

Perlakuan ISIS ke Perempuan dan Anak-anak Yazidi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar

1 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum, Begini Reaksi di Internal Golkar

Sekjen Golkar mengatakan belum ada pembicaraan mengenai jabatan jika Jokowi bergabung dengan partainya.


Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

4 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

Desas-desus Jokowi bakal gabung ke Golkar mendapatkan tanggapan dari petinggi PDIP. Sementara dari pihak Golkar, respons yang diberikan para kader seniornya cukup beragam


Jokowi Akan Gabung Golkar? Ini Respons Jusuf Kalla sampai Airlangga Hartarto, Ngabalin: Tidak ke Golkar

6 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Jokowi Akan Gabung Golkar? Ini Respons Jusuf Kalla sampai Airlangga Hartarto, Ngabalin: Tidak ke Golkar

Para petinggi partai dan kader Golkar menanggapi isu Jokowi akan gabung ke partai mereka. "Tidak ke Golkar," kata Ngabalin.


Komentar Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla Soal Pengeras Suara Masjid

8 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (kedua kanan) menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komentar Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla Soal Pengeras Suara Masjid

Apa kata Jusuf Kalla soal pengeras suara di masjid?


Sambut Ramadan, Jusuf Kalla Ajak Umat Muslim Introspeksi Diri

8 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sambut Ramadan, Jusuf Kalla Ajak Umat Muslim Introspeksi Diri

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) JK mengajak umat Islam di Indonesia untuk merenung dan bersiap melakukan introspeksi diri menjelang Ramadan


Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

9 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.


Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

10 hari lalu

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menunjukkan surat suara pemilihan Pemilu 2024 saat menngunakan hak pilihnya di TPS 106 Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu 14 Februari 2024. Mahfud MD bersama keluarga memberikan hak suaranya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.


Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.  TEMPO/Subekti
Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.


JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

11 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.


Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

13 hari lalu

Pemakaman tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanagara di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, 5 Maret 2024. Solihin GP wafat pada usia 97 tahun di RS Advent. Solihin GP pernah menjabat Panglima Kodam XIV/Hasanudin 1964-1968, Gubernur Jawa Barat 1970-1975, Gubernur Akabri Umum dan Darat 1968-1970, anggota DPA 1992-1997, dan anggota MPR 1998. TEMPO/Prima mulia
Kesan Jusuf Kalla, Agum Gumelar, dan Ahmad Heryawan pada Solihin GP

Sejumlah tokoh daerah dan nasional melayat jenazah Solihin GP (Gautama Purwanegara) di rumah duka maupun di Gedung Sabau Markas Kodam III Siliwangi, Bandung, Selasa, 5 Maret 2024. Selewat tengah hari jenazah Solihin GP alias Mang Ihin diserahkan pihak keluarga ke Panglima Kodam III Siliwangi untuk menjalani prosesi pemakaman secara militer hingga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. "Pak Solihin seorang pemimpin yang tegas tapi sangat ramah ke rakyat," kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bandung menjelang pemakaman.