PAN-Golkar Tolak Posisi Menteri Kabinet Jokowi  

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo mengatakan bahwa partainya akan menolak jika ditawari posisi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Alasannya, PAN telah bergabung dengan Koalisi Merah Putih. "Ini keputusan organisasi," kata Drajad di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Agustus 2014.

Namun, Drajad menyilakan jika ada kader PAN yang diajak bergabung. "Selama bukan struktur pimpinan pusat," kata dia. Drajad mengatakan kader yang merapat ke kubu Jokowi-Kalla tidak akan dipecat. (Baca: Prabowo Curhat di Facebook, Hatta di Twitter)

Dia memastikan bahwa koalisi permanen yang digagas Partai Gerakan Indonesia Raya akan tetap solid meski berada di luar pemerintahan. Drajad juga optimistis dapat menjadi penyeimbang eksekutif saat berada di luar kabinet Jokowi-Kalla.

Meski begitu, Drajad enggan besar kepala. Keputusan arah kebijakan partai bisa saja berubah. "Tahun depan PAN ada rakernas. Siapa tahu ada kebijakan baru."

Wakil Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golongan Karya Ali Muchtar Ngabalin juga berpendapat sama. Golkar, menurut dia, tidak akan bergabung dengan pemerintah. "Lebih baik kami berada di luar sebagai penyeimbang bersama Koalisi Merah Putih," ujanya di tempat yang sama. (Baca: Prabowo Gugat ke PTUN, Popularitasnya Bakal Turun)

Ali beranggapan jika ada kader Golkar yang masuk ke dalam kabinet pemerintahan baru, berarti kader tersebut bukan dari struktur partai, melainkan individu yang membelot.

Jokowi-Kalla resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah Mahkamah Konstitusi menolak sepenuhnya gugatan tim advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tim Transisi Jokowi-Kalla pun diminta menggenjot pekerjaannya dalam menyiapkan kabinet. (Baca: Untung-Rugi Prabowo Terus Menggugat)

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan bahwa partainya masih terbuka menerima jika anggota Koalisi Merah Putih ingin menyeberang. Dia pun memperkirakan Oktober mendatang peta politik akan berubah.

"Bukan karena pragmatis, tapi karena butuh bekerja bersama dengan pemerintah," kata Maruarar di Warung Daun, Jakarta Pusat.

AMRI MAHBUB

Topik terhangat:

ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi 

Berita terpopuler lainnya:
MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo
SBY Merasa Dituduh Merecoki Jokowi
Jokowi dan JK Mulai Silang Pendapat Soal Kabinet
Usai Sidang MK, Adik Prabowo Mantu