TEMPO.CO, Jakarta - Deputi tim transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, menyatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah melakukan simulasi kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar Rp 500-3.000 per liter. Simulasi itu terkait pula dengan waktu kenaikan harga BBM. (Baca: PKS Tantang PDIP Konsisten Soal BBM)
Simulasi tersebut, kata Andi, juga memprediksi ekonomi makro Indonesia setelah kenaikan harga BBM. "Misalnya, inflasi melonjak tinggi pada Januari, belanja kebutuhan dan proyek pada Desember serta Lebaran yang berkaitan dengan liburan sekolah," ujar Andi. (Baca: M.S. Hidayat Yakin SBY Menaikkan Harga BBM)
Simulasi ini menyangkut nilai tukar rupiah dan pengetatan BBM, misalnya, di SPBU jalan tol serta di wilayah Jakarta. Dalam simulasi itu, pemerintah juga menyiapkan bantalan sosial. (Baca: M.S. Hidayat Yakin SBY Menaikkan Harga BBM)
Adapun deputi tim transisi lainnya, Hasto Kristiyanto, menuturkan belum mencermati soal perlu atau tidaknya harga BBM bersubsidi dinaikkan. Menurut dia, masih ada opsi lain untuk menghemat anggaran. Namun, bila dinaikkan, kata Hasto, ada beberapa alasan yang wajar dengan pilihan itu. (Baca: JK: Kami Siap kalau SBY Ragu Naikkan Harga BBM)
"Ada dua hal yang mendasari pemerintah dalam mengambil sikap tersebut," ujar Hasto ketika ditemui di rumah transisi, Kamis, 28 Agustus 2014. Pertama, terkait dengan keseimbangan primer yang negatif karena kebutuhan belanja lebih besar, sehingga menimbulkan defisit.
Bahkan Hasto mengatakan pembiayaan keuangan negara lebih banyak untuk menutup atau membayar bunga utang yang sudah ada melalui utang baru. Menurut dia, solusi terburuknya adalah dengan mengeluarkan surat utang negara.
Alasan kedua kenaikan BBM adalah net impact, surplus penerimaan sektor minyak dan gas, yang bersifat positif. Saat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak kenaikan harga BBM, kata Hasto, net impact migas masih positif. "Total penerimaan migas ditambah PPH migas dikurangi dana bagi hasil dan subsidi itu sudah negatif."
PT Pertamina (Persero) menyatakan adanya potensi kuota BBM subsidi yang jebol akan menambah beban anggaran. Pertamina memperkirakan potensi over kuota hingga akhir tahun berkisar 1,35-1,5 juta kiloliter.
Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko sebelumnya mengatakan pemerintah hanya perlu menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500 per liter. "Masyarakat aman dan pemerintah tidak terkena beban subsidi," ujarnya pada Rabu, 27 Agustus 2014.
Namun simulasi tersebut harus dilakukan mulai 1 September 2014. Suhartoko tak merinci besaran tambahan anggaran jika kenaikan direalisasikan semakin mundur. "Ya, intinya, kalau makin mundur keputusan, makin besar kenaikan."
SUNDARI
Berita Terpopuler
Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK?
Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih
Fadli Zon dan Muzani Rebutan Kursi Wakil Ketua DPR
SBY-Jokowi Tidak Hanya Bahas BBM
Pelat Nomor Lamborghini Lulung Tak Terdaftar
