TEMPO.CO, Jakarta - Pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, mengungkapkan intervensi musyawarah nasional terhadap partai Koalisi Merah Putih efektif untuk menggaet suara untuk memperbesar dukungan DPR pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Pasalnya, munas adalah forum tertinggi untuk menentukan sikap partai.
"Seandainya munas suatu partai merekomendasikan untuk bergabung ke Jokowi-JK, itu menguntungkan sekali," ujar Hamdi sat dihubungi pada Jumat, 29 Agustus 2014.
Sebagaimana diberitakan, PPP kemungkinan besar akan menyelenggarakan muktamar sebulan sebelum pemerintahan baru terbentuk. Selain itu, Partai Golkar juga diperkirakan akan menyelenggarakan munas pada awal tahun depan. (Baca: Koalisi Merah Putih Tunggu Usulan Anggaran Jokowi)
Golkar dan PPP adalah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Selain mereka, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra juga berada di dalamnya.
Intervensi munas, menurut Hamdi, bisa dilakukan dengan mengirim orang untuk melobi petinggi Dewan Pimpinan Daerah Partai. Nantinya pada saat munas, petinggi DPD yang berhasil dilobi akan bersuara. Suara petinggi DPD, kata Hamdi, cukup berpengaruh untuk pengambilan keputusan di ajang munas dan muktamar.
"Kalau munas dalam keadaan buntu, pasti akan ada voting. Kan, dari DPD nanti diarahkan ke keputusan hasil lobi. Bisa saja munas hanya seremonial karena orang partai sudah tahu arah kebijakan akan seperti apa," kata Hamdi.
Cara kedua, menurut Hamdi, adalah penawaran jabatan kepada partai Koalisi Merah Putih. Namun, cara ini dianggap Hamdi sudah mentok karena Jokowi-JK menolak politik transaksional. (Baca: Waketum PAN: Kami Tetap di Koalisi Merah Putih)
Hamdi menegaskan pentingnya PDIP memecah suara partai Koalisi Merah Putih. Pemecahan ini, menurut dia, berguna untuk menurunkan moral koalisi dalam mendelegitimasi pemerintahan Jokowi-JK.
Sebelumnya, pada hasil pengamatan Lembaga Survei Indonesia, pemerintahan Jokowi-Kalla terancam lumpuh karena mayoritas parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih. Karena hal ini, LSI memprediksi janji Jokowi-Kalla tidak bisa dipenuhi secara maksimal. (Baca: Koalisi Merah Putih Tunggu Usulan Anggaran Jokowi)
Di DPR, koalisi partai yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini berjumlah 207 kursi. Sedangkan Koalisi Merah Putih, pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mendapat mayoritas 292 kursi.
ROBBY IRFANY
Berita Terpopuler
Kenapa Prabowo Tolak Berpidato Seusai Putusan MK?
Hasil Pleno, Demokrat Tetap Koalisi Merah Putih
Fadli Zon dan Muzani Rebutan Kursi Wakil Ketua DPR
SBY-Jokowi Tidak Hanya Bahas BBM
Pelat Nomor Lamborghini Lulung Tak Terdaftar
