TEMPO.CO, Jakarta: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 dianggap tak sehat. Musababnya, banyak pengeluaran diperuntukkan subsidi bahan bakar minyak. Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, mengatakan kesempatan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ada di dua kemungkinan. Pertama, pada September 2014, atau yang kedua, pada Maret 2015.
Memuncaknya inflasi, kata dia, adalah pada Januari. Musababnya, kata dia, saat itu ada banjir. Pada Februari biasanya curah hujan masih tinggi. "Maka Maret itu inflasinya cooling down." (Baca: Menteri Chatib Tak Rela Subsidi BBM Untuk Si Kaya)
"Kemungkinan terbaik adalah kalau Presiden SBY yang melakukannya dan didampingi Jokowi," kata Tony di Jokowi-JK Center, di Jalan Cemara, Menteng, pada Senin, 1 September 2014. Jika tidak, kata dia, maka mundur hingga Maret 2015. "Karena saat itu inflasi mulai landai."
Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, membuat Rancangan APBN dengan tidak ada kenaikan harga BBM. Sehingga, kata dia, subsidi BBM begitu besar. "SBY menganggap hal itu biar menjadi urusan pemerintah berikutnya," kata dia.
Subsidi BBM adalah Rp 291 triliun ditambah dengan Rp 74 triliun untuk listrik. Menurut dia, angka itu sangat tak sehat dibandingkan dengan volume APBN sebesar Rp 2.020 triliun. "Kalau tak naik, demand terhadap minyak subsidi akan melampaui kuota." (Baca: Ke Jokowi, Ini Alasan SBY Ogah Naikkan BBM)
Menurut dia, idealnya kenaikan BBM di angka Rp 2.000. Agar, kata dia, ada ruang baru untuk fiskal. "Biar saja, respons masyarakat terhadap kenaikan berapa pun akan sama, baik Rp 500 atau Rp 2 ribu."
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Baca juga:
Produksi Teh Indonesia Terus Merosot
Jadi Gubernur, Ahok Minta Saran dari Pensiunan
Proyek Listrik Surya Terganjal Pasokan Listrik
Lima Bandara Mulai Layani Haji
