Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dua Tantangan Ekonomi Hadang Pemerintahan Jokowi  

image-gnews
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua fraksi PDI-P Puan Maharani (kanan), ketua fraksi PKB Marwan Jafar dan ketua Kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno Soewandi (kiri), sebelum melakukan rapat tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua fraksi PDI-P Puan Maharani (kanan), ketua fraksi PKB Marwan Jafar dan ketua Kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno Soewandi (kiri), sebelum melakukan rapat tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tantangan ekonomi bakal segera menghadang pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober nanti. Satu berasal dari dalam negeri dan satunya lagi datang dari luar negeri. Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan 2015 merupakan tahun yang berat. “Lebih berat dari tahun ini dan tahun lalu,” kata Chatib dalam wawancaranya dengan Tempo pekan lalu.

Hal pertama yang harus dihadapai pemerintahan Jokowi, ujar dia, adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan ini, mau-tidak mau, akan berdampak pada kenaikan inflasi. “Imbasnya, jumlah orang miskin akan ikut meningkat,” tuturnya.

Tantangan kedua berasal dari Amerika Serikat. Bank sentral Amerika, Federal Reserve, bakal menaikkan tingkat suku bunga hingga lebih dari 100 basis poin. Langkah The Fed ini akan berdampak pada negara-negara berkembang (emerging market), tidak terkecuali Indonesia. “Ada pembalikan arus modal,” kata Chatib. (Baca: Chatib: Harga BBM Naik, Solusi Buat Pemerintah Baru)

Aliran modal keluar ini akan memicu tekanan dalam pasar mata uang dan pengetatan likuiditas.  Kebijakan The Fed ini mendorong negara-negara emerging market untuk melakukan penyesuaian kebijakan moneter. “Dengan imbal hasil yang lebih baik di Amerika, membuat uangnya akan kembali, akan pindah ke Amerika,” ujarnya.

Dengan kondisi perekonomian global yang seperi itu ditambah keperluan untuk segera menaikkan harga BBM bersubsidi, pengelolaan ekonomi nasional menjadi tidak mudah. “Ini tidak bisa dihindari, kecuali bisa membujuk Janet Yellen (Gubernur The Federal Reserve) supaya tidak menaikkan suku bunga,” tuturnya.

Kondisi ini membuat imbal hasil obligasi Amerika menaik. Akibatnya, apabila Indonesia butuh pembiayaan, akan jadi lebih mahal, karena bunganya menjadi lebih mahal. Karena itu, dari sekarang, kata Chatib, harus disiapkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri. (Baca: Bank Dunia Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sumber pembiayaan yang bisa diharapkan adalah dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dana Haji, dan dana pensiun. “Uangnya bisa dibelikan surat utang negara,” katanya. Ketimbang dana-dana tersebut ditaruh di pasar modal yang tidak mendapat jaminan, lebih baik dibelikan obligasi pemeritah. “Tidak mungkin default (gagal bayar). Pasti dibayar," ujarnya.

Di samping mengandalkan sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. “Kami juga mulai menggarap euro dan sukuk. Makanya, saya kemarin ke Jedah dan Dubai,” tuturnya.

IQBAL MUHTAROM

Terpopuler
3 Skandal Asusila Gubernur Riau yang Bikin Heboh
Isi Pertemuan Jokowi dengan Hatta Rajasa
Mengapa SBY Mustahil Jadi Sekjen PBB
Apa Tanggapan Sultan Yogya Soal Florence?
Akhirnya, Florence 'Ratu SPBU' Bebas dari Tahanan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

4 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

6 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


Apa Itu SPT Tahunan?

11 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.


Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

12 hari lalu

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di sela-sela acara The 4th Indonesia Human Capital Summit 2023 di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin, 6 November 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Tiga Nama Digadang-gadang Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo Nanti, Berikut Profilnya

Profil Kartika Wirjoatmodjo, Darmawan Junaidi, dan Chatib Basri disebut-sebut Menteri Keuangan di rezim Prabowo nanti. Siapa mereka?


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

13 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

14 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.


OC Kaligis dan Nasabah Lainnya Datangi Kantor Asuransi Jiwasraya, Desak Uang Mereka Dikembalikan

14 hari lalu

Pengacara OC. Kaligis bersama nasabah gagal bayar Jiwasraya lainnya mendatangi Kantor Pusat Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
OC Kaligis dan Nasabah Lainnya Datangi Kantor Asuransi Jiwasraya, Desak Uang Mereka Dikembalikan

Pengacara sekaligus nasabah PT Asuransi Jiwasraya, OC Kaligis, mendatangi kantor pusat Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024.


Realisasi Belanja Bansos Capai Rp 12,45 T per Januari 2024, Naik 220 Persen

19 hari lalu

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Realisasi Belanja Bansos Capai Rp 12,45 T per Januari 2024, Naik 220 Persen

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bansos mencapai Rp 12,45 triliun per 31 Januari 2024 atau naik 220,87 persen secara tahunan.


Pemerintah akan Lelang SBSN pada 5 Maret, Targetkan Rp 12 T

19 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah akan Lelang SBSN pada 5 Maret, Targetkan Rp 12 T

Pemerintah akan melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 5 Maret 2024 dengan target indikatif Rp 12 triliun.


Sebut Ekonomi Indonesia Kokoh di Tengah Ketidakpastian Global, Jokowi: Alhamdulillah

19 hari lalu

Presiden Jokowi memberi keterangan usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri pada Rabu 28 Februari 2024 di Gedung Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sebut Ekonomi Indonesia Kokoh di Tengah Ketidakpastian Global, Jokowi: Alhamdulillah

Presiden Jokowi mengatakan bahwa perekonomian Indonesia cukup kokoh di tengah ketidakpastian global.