TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa lantaran terganjal rotasi wilayah. "Apalagi sekjen saat ini (Ban Ki Moon) baru habis jabatannya pada 2017," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 2 Agustus 2014. (Baca: Mengapa SBY Mustahil Jadi Sekjen PBB)
Menurut Hasan, prosedur menjadi Sekjen PBB, yakni negara harus menawarkan kandidatnya ke Majelis Umum yang terdiri atas 195 negara. Kandidat itu harus mendapat rekomendasi dari anggota Dewan Keamanan yang terdiri atas anggota tetap dan tidak tetap dan berjumlah 15 negara. Dari rekomendasi DK itu, Majelis Umum PBB kembali menentukan kandidat terpilih.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa melirik Yudhoyono untuk memimpin badan dunia itu. Namun, kata Faizasyah, SBY memahami dirinya tak bisa menjadi Sekretaris Jenderal PBB karena ada kesepakatan rotasi kawasan.
Meski tidak mungkin menjadi Sekjen PBB, di mata internasional, ujar Hasan, beberapa forum internasional sudah mulai mengincar SBY untuk bisa bergabung di dalam struktur organisasi internasional. "Mereka ingin SBY bisa bergabung dan bekerja terhadap masyarakat internasional," kata dia. (Baca: SBY Ditawari Bekerja untuk PBB)
Hasan mengklaim SBY banyak memberikan konstribusi terhadap dunia internasional, seperti mengadakan United Climate Change Convention di Bali pada 2013. Itu, kata Hasan, merupakan segelintir prestasi yang sudah dicapai SBY di forum internasional. "Itu kontribusi terhadap masyarakat internasional."
TRI SUSANTO SETIAWAN
Berita terpopuler lainnya:
Curhat Jokowi: Dari Sinting, Ihram dan Prabowo
Manfaat Caci Maki Florence 'Ratu SPBU'
3 Skandal Asusila Gubernur Riau yang Bikin Heboh
Ini AKBP Idha, Perwira yang Ditangkap di Malaysia
