TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan tidak mungkin menambah anggaran untuk operasional kementerian baru. Alasannya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015 sudah dipatok dan baru bisa berubah Januari, saat mengajukan APBN Perubahan 2015.
"Jadi anggaran untuk kementerian baru seperti Kementerian Koordinator Maritim diambil dari dana cadangan di kas pemerintah," kata Bambang ketika ditemui di Kantor Presiden, Kamis, 30 Oktober 2014. Saat ini, ia sedang berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara untuk mengatur payung hukum nomenklatur yang baru. (Baca: Jokowi Genjot Penerimaan Pajak, Ini Caranya )
Khusus untuk kementerian gabungan atau yang dipindah, ujar Bambang, anggaran menggunakan pagu unit masing-masing sampai akhir tahun. "APBNP 2015 diajukan Januari, barulah menggunakan nomenklatur yang tepat," ucap Bambang.
Bambang menambahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian berhemat untuk menghindari defisit anggaran. Seraya mengamankan APBN 2014 sampai akhir tahun, Brojo dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Pajak untuk meningkatkan pemasukan. Ia menyadari pendapatan negara di sektor pajak tahun 2014 kurang dari target yang ditentukan. (Baca: Kepala Bappenas: Revisi APBN 2015 Sudah Siap )
"Sisa waktu yang kurang dua bulan ini fokus pada mengurangi gap akhir tahun," kata Bambang. Caranya, dengan melakukan intensifikasi, fokus pada pajak pertambangan dan sejumlah potensi yang masih bisa digali.
Sedangkan untuk penyerapan anggaran, Bambang juga mengakui masih rendah. Tingkat penyerapan belum tinggi sampai tri wulan III. Namun Bambang meyakini, penyerapan masih bisa ditingkatkan sampai akhir tahun. Ihwal angka penyerapan dan anggaran penghematan, Bambang mengelak untuk menyebutkan. (Baca: Jokowi Ubah APBN Tahun Depan)
SUNDARI
Terpopuler:
@TrioMacan2000 Pernah Memeras Bos Minyak
Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
Ibu Penghina Jokowi: Mohon Maaf Bapak Presiden
Menteri Nasir Telat ke Kantor Dua Hari Beruntun
