TEMPO.CO , Surakarta: Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surakarta FX, Hadi Rudyatmo, menegaskan siap menerima sanksi partai karena menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. "Sanksi bagian dari risiko. Tidak apa-apa," kata Rudy, Minggu, 9 November 2014.
Rudy berpendapat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum perlu menaikkan harga BBM subsidi. Menurut Rudy, kenaikan harga BBM sebagai solusi akhir jika terjadi krisis anggaran. (Baca: Eks Wakil Jokowi Siap Demo Tolak Kenaikan BBM)
Rudy mengatakan yang mendesak harus dilakukan Jokowi adalah memberantas mafia migas. Menurut Rudy, pemberantasan mafia migas bisa membuat anggaran negara bisa terselamatkan.
Wakil Jokowi saat masih menempati posisi Wali Kota Surakarta ini masih menanti keputusan pemerintah ihwal rencana kenaikan harga BBM subsidi. Jika pemerintah tetap memilih menaikkan BBM subsidi, Rudy akan tetap konsisten menolak.
Pada Kamis lalu, Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil memastikan pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak pada November ini. Namun, Sofyan enggan mengungkapkan besaran kenaikan harga BBM tersebut. (Baca juga: Menteri Sofyan Pastikan Harga BBM Naik Bulan Ini)
UKKY PRIMARTANTYO
Berita lain:
Yang Boleh dan Dilarang Saat APEC di Cina
Kepala Negara Berseteru Bertemu di KTT APEC
Gerebek Narkoba di Warakas, 38 Orang Ditangkap