Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 'Dosa' Berat yang Membelit Ical  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Aburizal Bakrie. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Aburizal Bakrie. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memecat kepengurusan di bawah pimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical. Ketua Mahkamah Partai Muladi mengatakan, langkah tersebut diambil rapat untuk menyelamatkan partai. Menurut Muladi, kepengurusan Aburizal diambil alih oleh Presidium Penyelamatan Partai.

Presidium diketuai oleh Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Presidium beranggotakan delapan calon Ketua Umum Golkar, yaitu Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Tohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorris Raweay, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Ibnu Munzir. Sebagian besar di antara mereka adalah penantang Ical dalam perebutan Ketua Umum Golkar. (Baca: Pleno Golkar Rusuh, Theo Sambuaga Dilempari Aqua)

Kisruh yang menimpa Ical menjelang perebutan pucuk pimpinan partai beringin ini menambah deretan masalah serius yang membelit pengendali kelompok usaha Bakrie Group itu. Berikut ini sejumlah masalah itu:



1. Terbenam Kasus Lapindo

PT Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar PT Lapindo Brantas hingga saat ini masih menyisakan tunggakan utang kepada korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Minarak salah satu anak usaha Grup Bakrie. Utang tersebut mencapai Rp 1,2 triliun yang terdiri atas Rp 786 miliar untuk korban di dalam peta area terdampak dan Rp 470 miliar bagi pengusaha yang pabriknya tenggelam. (Baca: Dua 'Dosa' Ganjal Ical Jadi Ketua Umum Golkar)

Pada 27 Maret 2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi yang diajukan para korban lumpur Lapindo di area terdampak terhadap Pasal 9 ayat (1) UU no. 15/2013 tentang APBN-P 2013. Pasal itu dinilai sebagai sebuah diskrimansi terhadap korban di area terdampak karena hanya memberikan kepastian hukum bagi para korban yang bertempat tinggal di luar area terdampak. (Baca: Tagih Janji, Korban Lapindo Surati Menteri PU)

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan korban lumpur Lapindo tidak mengalihkan tanggung jawab pembayaran dari PT Lapindo Brantas Inc kepada pemerintah. Menteri Keuangan saat itu, Chatib Basri, mengatakan MK dalam putusannya hanya menolak perlakuan berbeda terhadap korban di peta area terdampak dengan korban di luar peta area terdampak. (Baca berita lainnya: 5 Kekalahan Pemerintah atas Lapindo Brantas)

Hingga kini, PT Minarak belum juga membayar utangnya kepada korban Lumpur Lapindo. Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla, mengatakan  sebenarnya perusahaannya ingin merampungkan semua pembayaran lahan itu. Hanya saja permasalahan keuangan perusahaan menjadi kendala. Itu berlangsung dua tahun terakhir. "Kami harapkan (dari) pemerintah untuk dapat pinjaman," katanya. (Baca: Harus Bayar Warga, Lapindo Pelajari Putusan MK)

Berbeda dengan pernyataan bekas Menteri Chatib, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi ganti rugi bagi korban luapan Lumpur Lapindo menjadi agenda utama yang akan diselesaikan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat. "Pertama Lapindo yang akan kita sampaikan," ujar di kantor Kementrian Perekonomian, Selasa, 28 Oktober 2014.

Mendeknya penyelesaian ganti rugi Lapindo, akan segera dijembatani pemerintahan baru. Untuk menjawab harapan itu, pemerintah yang lalu telah memasukan anggaran hingga Rp 781 miliar dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2015. "Tim pengarah sudah kirim surat ke sby (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)tapi itu belum ada tindakannya," kata dia. (Baca pula: Grup Bakrie Akui Belum Punya Duit untuk Lapindo)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

1 hari lalu

Organisasi pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mendeklarasikan dukungan secara aklamasi kepada Airlangga Hartarto untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 - 2029. Deklarasi itu dilakukan di Restoran Batik Kuring, Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
MKGR Klaim Tak Ada Tekanan untuk Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

Adies menyebut, dukungan pada Airlangga merupakan dukungan spontan karena prestasi selama memimpin Golkar.


MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
MKGR Serahkan Penetapan Jadwal Munas Golkar ke Airlangga

Dia menegaskan MKGR juga mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode ketiga 2024-2029.


Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo kini mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia..
Hasrat Jokowi Kuasai Partai Golkar Lewat Bahlil Lahadalia

Presiden Jokowi mengincar kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. yang akan bertarung dalam Munaslub.


Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kegiatan syukuran dan konsolidasi partai di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Politikus Golkar Bilang Dukungan DPD ke Airlangga Jadi Ketum Lagi Bukan karena Tekanan

Dalam kesempatan itu, mereka juga sempat meneriakkan "Airlangga aklamasi" sebanyak tiga kali sebelum konferensi pers dimulai.


Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersiap memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jokowi Masuk Bursa Caketum, Politikus Golkar Bilang Aturan AD/ART Jadi Penghalang

Erwin menuturkan, Jokowi perlu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bergabung dan bersaing dalam pemilihan Ketua Umum Golkar.


Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

3 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Sejumlah Kader Golkar Tidak Persoalkan Bahlil Masuk Bursa Ketum Partai

Bahlil diketahui tidak masuk dalam struktur kepengurusan di pusat maupun daerah partai beringin saat ini.


Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

3 hari lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri) dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.  Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar tahun 2022 ini mengusung tema
Isu Presiden Jokowi Bakal Berlabuh ke Golkar, Apa Kata Politikus Golkar dan Petinggi PDIP?

Desas-desus Jokowi bakal gabung ke Golkar mendapatkan tanggapan dari petinggi PDIP. Sementara dari pihak Golkar, respons yang diberikan para kader seniornya cukup beragam


Budi Arie Projo Sebut Jokowi Mungkin Pimpin Koalisi Besar Jika Masuk Golkar

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Budi Arie Projo Sebut Jokowi Mungkin Pimpin Koalisi Besar Jika Masuk Golkar

Dalam beberapa waktu ini, kencang isu Jokowi bakal masuk Partai Golkar.


Bamsoet Bersyukur Partai Golkar Berhasil dalam Pileg dan Pilpres 2024

7 hari lalu

Bamsoet Bersyukur Partai Golkar Berhasil dalam Pileg dan Pilpres 2024

Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden merupakan hasil kerja cerdas seluruh kader Partai Golkar di Indonesia


Bursa Calon Ketum Golkar: Disebut Ada Airlangga, Agus Gumiwang, Bahlil, dan Bamsoet

8 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri rapat pengurus pleno di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023. Rapat pleno tersebut membahas agenda rapat pimpinan nasional dan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bursa Calon Ketum Golkar: Disebut Ada Airlangga, Agus Gumiwang, Bahlil, dan Bamsoet

Nama Airlangga, Agus Gumiwang, Bahlil hingga Bamsoet disebut masuk bursa calon ketum Golkar pada munas Desember 2024.