TEMPO.CO, Denpasar - Kepolisian Daerah (Polda) Bali telah mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar di Bali. Namun munas tersebut masih terkendala keputusan dari Mabes Polri.
“Justru itu, kita masih menunggu keputusan dari Mabes Polri. Kalau dari Polda Bali sudah kita berikan rekomendasi. Nantinya rekomendasi itu diajukan kembali ke Mabes. Jadi tunggu saja,” ucap Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Hary Wiyanto, Rabu, 26 November 2014." (Baca juga: Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham)
Baca Juga:
Pada Selasa malam, terjadi kisruh dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Golkar. Penyebab perpecahan di Golkar adalah adanya kubu yang menginginkan pemilihan ketua umum dipercepat menjadi 30 November dan kubu yang menuntut Musyawarah Nasional Golkar tetap digelar pada 15 Januari 2015 sesuai dengan keputusan musyawarah nasional di Riau 2009. (Baca juga: Jangan Gara-gara Ical, Ada Golkar Perjuangan')
Perpecahan memuncak setelah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dikudeta dalam sidang pleno rapat pengurus pusat. Agung Laksono kemudian membentuk presidium dan memutuskan musyawarah nasional digelar pada 15 Januari mendatang. (Elite Golkar Terbelah, Golkar Daerah Bingung)
Dasar pembekuan kepengurusan itu karena Aburizal dianggap memaksakan kehendak dengan menggelar forum tertinggi Munas Golkar di Bali pada 30 November.
Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Sutarman mengatakan konflik internal Partai Golkar menjadi pertimbangan instansinya dalam pengamanan musyawarah nasional partai beringin di Bali. Munas ke-IX itu rencananya digelar pada 30 November sampai 3 Desember 2014. (Baca juga: Polri Evaluasi Ricuh Golkar untuk Keamanan Munas)
Kepolisian sudah menerima pemberitahuan ihwal rencana musyawarah nasional pada 30 November di Bali. Menurut Sutarman, apabila sudah ada pemberitahuan, izin kegiatan tersebut tidak dipersoalkan.
PUTU HERY INDRAWAN
Berita lain:
Boy Sadikin Jadi Wakil Gubernur Dampingi Ahok
Golkar Daerah Disebut Bak Jongos Ical
Ke Pasar, Kaesang Jokowi Disambut Mirip Selebritas