Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berburu Kartu Sakti Jokowi, 6 Kabupaten Mengantre

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo menaiki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 12 Desember 2014. Presiden Korsel, Park Geun-hye, mengundang Jokowi untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN-Korea di Busan. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo menaiki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 12 Desember 2014. Presiden Korsel, Park Geun-hye, mengundang Jokowi untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN-Korea di Busan. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta: Menurut data realisasi pembayaran secara nasional Program Simpanan Keluarga Sejahtera melalui Bank Mandiri, ada 6 kabupaten yang belum menyerap dana kartu sakti dari Presiden Joko Widodo.

Data ini diperoleh Tempo dari Direktorat Perlindungan Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial pada 18 Desember 2014. "Memang masih 0 persen hingga 17 Desember 2014," kata salah satu staf Kementerian Sosial yang enggan disebutkan namanya di Kementerian Sosial. (Baca: 2015, Kartu Jakarta Pintar Tak Bisa Ditarik Tunai)

Keenam daerah yang belum mendapat alokasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera serta satu sim card untuk telepon genggam itu adalah: Cirebon, Surabaya, Pandeglang, Kuningan, dan Tegal, serta Banyuwangi.

Keenam daerah itu berada pada tumpukan antrean tiga dan empat dari 19 kabupaten yang mendapatkan pendistribusian tahap pertama kartu sakti Jokowi sejak diluncurkannya pada awal November 2014. "Enam daerah ini baru akan dibagikan pada Jumat 19 Desember 2014," kata sumber itu. (Baca: Pencetakan 'Kartu Sakti' Jokowi Mandek )

Keenam kabupaten itu memang mendapat jadwal pendistribusian antara 19 -31 Desember 2014. Walau begitu, sumber itu juga mengakui pengadaan KIS sempat mengalami keterlambatan.

Sehingga KIP, KKS dan sim card untuk telepon genggam sempat harus menunggu  sebelum akhirnya dibagikan secara bersamaan dengan KIS. "Semangat kami ingin membagi KIS, KIP, KKS dan satu sim card itu secara bersamaan agar masyarakat tidak perlu bolak balik ke kantor Pos untuk mengambilnya," kata sumber itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sesuai data itu, Cirebon mendapat alokasi sebanyak Rp 68.885.200.000, yang akan dibagikan kepada 172.213 rumah tangga.  Surabaya mendapat alokasi sebanyak Rp 23.563.200.000 untuk 58.908 rumah tangga sasaran. Sedangkan di Pandeglang ada 105.447 rumah tangga sasaran yang akan menerima bantuan dengan total Rp 42.178.800.000.

Terdapat 85.408 rumah tangga sasaran yang akan mendapat alokasi dana sebanyak Rp 34.163.200.000 di Kuningan.  Sedangkan Tegal mendapat alokasi sebanyak Rp 35.240.800.000, yang akan diberikan kepada 88.102 rumah tangga sasaran. Terakhir, untuk Banyuwangi mendapat anggaran Rp 48.757.200.000 yang akan dibagikan kepada 121.893 rumah tangga sasaran.

MITRA TARIGAN

Berita Bisnis Lainnya
Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi
Rupiah Jeblok, SBY Curhat di Twitter
Tim Anti-Mafia Migas Temukan Persoalan di Tubuh Petral

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

1 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi kawasan Rumah Susun (Rusun) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada hari ini, Rabu, 24 April 2024. Agenda ini merupakan kunjungan pertama usai KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang pilpres 2024. TEMPO/Defara
Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.


Butuh Banyak Sumber Daya di Bidang Teknis, Kemensos Buka 40.839 Formasi ASN

5 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Butuh Banyak Sumber Daya di Bidang Teknis, Kemensos Buka 40.839 Formasi ASN

Usulan Kemensos itu disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas.


Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

42 hari lalu

Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

Pembangunan rumahi berdasarkan hasil scanning media yang dilakukan Kementerian Sosial.


BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

56 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?


Pemberdayaan Disabilitas dan Kelompok Rentan Manfaatkan Bahan Lokal

57 hari lalu

Pelatihan kewirausahaan bagi 120 penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Sentra Efata Kupang, 26 Februari hingga 3 Maret 2024. (TEMPO/Sandi Prasetyo).
Pemberdayaan Disabilitas dan Kelompok Rentan Manfaatkan Bahan Lokal

Kelas pengolahan makanan di Sentra Efata selama sepekan fokus mengajarkan pengolahan makanan menggunakan bahan yang mudah ditemui di NTT.


Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo menyapa warga setelah meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Presiden Jokowi meresmikan perbaikan ruas jalan Purwodadi-Wirosari-Blora sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dengan panjang 32,3 kilometer yang menelan anggaran sebesar Rp257,6 miliar. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.


Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen, Selasa, 23 Januari 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.


Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online

18 Januari 2024

Tampilan laman resmi Bansos Kementerian Sosial
Cara Cek Penerima Bansos PKH 2024 Secara Online

Pencairan bansos reguler pemerintah ini dipastikan dilakukan di awal Februari 2024.


Sekjen KPI Ungkap Bansos Digunakan untuk Tujuan Kampanye

7 Januari 2024

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Sekjen KPI Ungkap Bansos Digunakan untuk Tujuan Kampanye

"Justru bansos dibagikan oleh tim-tim pemenangan, bukan tim yang sudah ditunjuk Kementerian Sosial," kata dia.


Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.