Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Impor Kedelai Akan Melonjak Akibat Buruh Mahal  

image-gnews
Ilustrasi kedelai. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ilustrasi kedelai. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi turut berpengaruh pada komponen biaya produksi pertanian. Salah satunya ialah buruh tani yang menuntut kenaikan upah. Buruh tani rata-rata mendapat upah sekitar Rp 45 ribu per hari.

Dengan delapan jam kerja sehari, pendapatan mereka berkisar Rp 1,4 juta per bulan. "Ini mengancam pertanian kita. Impor kedelai akan meningkat karena buruh semakin langka di pedesaan," ujar Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur M. Sairi Hasbullah di Surabaya, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca berita lainnya: Kementan Mimpi Swasembada Kedelai)

Berdasarkan Sensus Pertanian 2013 Provinsi Jawa Timur, 40,34 persen dari total biaya per musim tanam 1 hektare luas panen kedelai, atau sebesar Rp 4,07 juta, dikeluarkan untuk sewa lahan. "Untuk upah pekerja dan jasa pertanian bisa mencapai 40,04 persen atau Rp 4,04 juta. Komponen biaya produksi sawah tentu akan semakin berat," katanya.

Perubahan gaya hidup menyebabkan generasi muda di pedesaan tak lagi tertarik menjadi petani. Sairi menyebutkan, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, terjadi migrasi besar-besaran pemuda desa ke kota. "Umumnya, mereka lebih tertarik kerja serabutan di kota daripada turun ke sawah," katanya. (Baca: Kedelai Impor Mahal, Kedelai Lokal Sepi Peminat)

Menurut data Dinas Pertanian Jawa Timur, produksi kedelai berdasarkan Angka Ramalan II (ARAM II) Tahun 2014 sebesar 332,75 ribu ton biji kering. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 3,28 ribu ton (1,00 persen) dibandingkan produksi kedelai pada 2013.

Namun harga kedelai yang fluktuatif dan serbuan kedelai impor menjadikan petani Jawa Timur beralih menanam komoditas lain. "Tidak seperti padi yang harganya lebih baik, kedelai lokal kalah dengan kedelai impor. Seharusnya ada instrumen harga yang berpihak dari pemerintah pusat," ujar Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Jatim Nur Falakhi. (Baca juga: Menteri Suswono: Petani Ogah Tanam Kedelai)

Scroll Untuk Melanjutkan

Menyikapi hal itu, pihaknya berupaya mengusulkan kenaikan harga patokan petani (HPP) kedelai menjadi Rp 8.000 per kilogram. Harapannya, petani kembali tertarik menanam kedelai. "Di samping itu, kami melakukan perluasan area tanam kedelai menjadi 42 ribu hektare tahun ini," kata Falakhi. Tujuannya agar ongkos produksi bisa berkurang.

ARTIKA RACHMI FARMITA

Berita Terpopuler:
Harga Pertamax di ASEAN, Siapa Termahal?  
Jokowi Benahi Rumah Kumuh, Berapa Dananya?  
Industri Sepatu Lokal Hanya Dapat US$ 4 Miliar
Premium Disetop, Apa Dampaknya bagi Mobil Mewah?
Menteri Susi Pudjiastuti Harusnya Melakukan Ini  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

17 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

31 hari lalu

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

49 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

56 hari lalu

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.


Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

57 hari lalu

Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Anggaran tersebut untuk mendukung program pengembangan
Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

Mahfud Md menyebut food estate adalah proyek gagal. Di mana saja lokasi proyek tersebut dan apa saja faktor kegagalannya?