TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Penasihat Partai Gerakan Indonesia Raya, Martin Hutabarat, menyatakan Presiden Joko Widodo kehilangan etika karena tak memberitahukan percepatan pensiun Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman. (Baca: Jokowi Tunjuk Budi Gunawan Sebagai Calon Kapolri)
Menurut dia, meski Jokowi merasa tak cocok dan punya hak perogratif, sebagai presiden, dia harus tetap memaparkan alasan pencopotan seorang kepala lembaga tinggi. "Di bawah Sutarman itu ada 240 ribu polisi. Harusnya dihormati, jangan seperti itu," kata Martin di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 12 Oktober 2015.
Baca Juga:
Ia menyatakan selama ini Kapolri yang dipercepat pensiunnya selalu mendapat penjelasan dari presiden. Contohnya Jenderal Timur Pradopo, yang diberitahu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal pentingnya pengamanan pemilihan umum, sehingga harus dipercepat pensiunnya.
Sutarman, menurut Martin, adalah salah satu jenderal polisi yang minim catatan buruk. Selain itu, proses pemilihan Sutarman juga minim kekisruhan, tak seperti beberapa Kapolri sebelumnya yang sarat permainan politik. "Dia orang baik, tapi diperlakukan seperti ini," kata Martin. (Baca Pula: Calon Kapolri: 3 Perbedaan Pilihan Jokowi dan SBY)
Martin berharap Jokowi tetap menjunjung tinggi etika meski telah memiliki banyak wewenang. Meski bukan hal wajib, etika diharapkan dapat meminimalkan seluruh kemungkinan dan efek keputusan perogratif presiden.
Ihwal Budi Gunawan, calon tunggal pengganti Sutarman, Martin menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam uji kelayakan dan kepatutan. Langkah ini penting karena Budi diduga memiliki rekening dalam jumlah besar yang mencurigakan. "Tapi sepertinya dia (Budi) akan mulus," kata Martin.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita lain:
Ahok Robohkan Ruko, Veronica: Kamu Tega !
Pilih Budi Gunawan, Jokowi Ingkar Janji
Unggah Foto Ikan di Twitter, Menteri Susi Didukung