Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pupuk Langka, Petani Jagung Madura Gagal Panen  

image-gnews
ANTARA/Siswowidodo
ANTARA/Siswowidodo
Iklan

TEMPO.CO, Sumenep - Sebagian besar area tanaman jagung di Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, gagal panen. Penyebabnya bukan karena kekurangan air atau gangguan hama. "Tapi karena pupuk langka," kata Ketua Kelompok Tani Desa Batang-batang Sutrisno, Rabu, 14 Januari 2014.

Langkanya pupuk, ujar dia, disebabkan oleh minim pasokan. Sutrisno mencontohkan, jatah pupuk di desanya hanya 6 ton. Jatah ini masih harus dibagi lagi ke petani di tiga desa. "Seandainya 6 ton itu dikirim tiap hari, cukup. Tapi ini kirimnya tiap pekan," tuturnya. (Baca berita sebelumnya: Kekeringan, Petani Madura Sulit Tanam Jagung)

Menurut Sutrisno, seretnya pasokan pupuk terjadi sejak Oktober 2014. Jika kuota pupuk ke desanya tidak ditambah, Sutrisno khawatir panen jagung akan gagal. Gagalnya panen jagung akan berlanjut ke padi yang kini sedang digarap petani. "Kami sudah demonstrasi, tapi belum ada tindak lanjut," katanya.

Rahem, petani, menyatakan kurangnya pasokan membuat harga pupuk melonjak. Jika biasanya pupuk dihargai Rp 100 ribu per sak, kini naik menjadi Rp 120 ribu per sak. "Kenaikan khusus untuk pupuk bersubsidi," ujarnya. (Baca: Harga Garam Tersungkur, Petani Madura Tak Berdaya)

Naiknya harga pupuk, tutur Rahem, makin memberatkan beban petani. Terlebih lagi, saat ini telah memasuki musim tanam padi yang membutuhkan banyak pupuk sejak awal menggarap lahan. "Kalau tanam jagung habis satu sak, padi butuh dua," tuturnya.

Ketua Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep Nurus Salam mengatakan kekurangan kuota pupuk sudah terjadi sejak awal 2014. Saat itu Pemerintah Kabupaten Sumenep meminta tambahan kuota pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian. "Waktu itu, ada tambahan untuk Sumenep sebanyak 3.000 ton," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nurus berharap pemerintah daerah segera meminta tambahan kuota lagi agar kebutuhan pupuk untuk petani mencukupi. Kepala Dinas Pertanian Sumenep Bambang Heriyanto belum dapat dikonfirmasi mengenai masalah kelangkaan pupuk tersebut. (Baca pula: Polisi Gagalkan Penyelundupan Pupuk Bersubsidi)

MUSTHOFA BISRI

Berita Terpopuler:
Budi Gunawan Dijerat: Jokowi Kelabakan, Mega Repot
Budi Gunawan Tersangka, Tiga 'Dosa' Ini Melilitnya 
Gara-gara Budi Gunawan, Jokowi-KPK Dua Kali Perang
Mahar Laskar Pelangi Dihadiahi SBY Laptop Rusak
Budi Gunawan Tersangka, Bukan Sekali Jokowi 'Nabok Nyilih Tangan'  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

20 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

31 hari lalu

Adhy Karyono Jadi Pj Gubernur Jawa Timur

Adhy menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

49 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

56 hari lalu

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.


Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

57 hari lalu

Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Anggaran tersebut untuk mendukung program pengembangan
Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

Mahfud Md menyebut food estate adalah proyek gagal. Di mana saja lokasi proyek tersebut dan apa saja faktor kegagalannya?