TEMPO.CO, Canberra - Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Australia untuk Kebhinekaan menuntut Presiden Joko Widodo membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengalami pelemahan oleh pejabat Polri dan politisi. Kami, “Menuntut Presiden untuk bertindak berani sebagai sebagai Presiden pilihan rakyat yang mengusung agenda pemberantasan korupsi dan bukan petugas partai yang membela kepentingan oligarki,” demikian tulis pernyataan Koalisi yang disebarkan lewat berbagai media sosial, Jumat, 23 Januari.
Koalisi ini terdiri dari warga Negara Indonesia yang tengah belajar dan bekerja di Negara Kangguru. Mereka yang meneken pernyataan, antara lain, J Danang Widoyoko, Usman Hamid, Yuna Farhan, Fajar B Hirawan, dna lain-lain.
Pernyataan ini dikeluarkan mensikapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto oleh Bareskrim Polri, Jumat, pagi. Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok. Mabes Polri menyebutkan penangkapan Bambang dilakukan karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi.
Penangkapan Bambang ini dilakukan sepekan setelah KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal pilihan Jokowi, Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Koalisi menilai penangkapan oleh Bareskrim itu merupakan upaya serangan pejabat Polri dan politisi yang bertujuan melemahkan KPK, dengan mengatasnamakan penegakan hukum.
Koalisi juga mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang terlalu normatif. Sebelumnya Jokowi menyatakan agar KPK dan Polri tetap obyektif dalam menangani kasus dan tidak saling bergesekkan. Bagi Koalisi, pernyataan ini dianggap, “Lepas tangan atas tindakan kriminalisasi terhadap KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.”
Koalisi menegaskan seharusnya Presiden berada di depan membela KPK. Mereka mengingatkan bahwa upaya pelemahan terhadap KPK oleh Polri bukan baru terjadi kali ini saja. Hal Ini Menunjukkan institusi Polri yang sangat mudah dibajak oleh kelompok kepentingan tertentu dan melayani kepentingannya.
Selanjutnya Koalisi menuntut Presiden Membatalkan pelantikan Budi Gunawan, dan mendukung KPK mengusut tuntas kasus rekening gendut di institusi Polri. “Jokowi harus memerintahkan Polri untuk kooperatif atas upaya yang dilakukan oleh KPK,” demikian tulis Koalisi. Untuk menekan presiden, Koalisi meminta relawan dan pendukung Jokowi mencabut dukungan jika Presiden tidak hadir untuk membela KPK.
Penandatangan selengkapnya pernyataan ini adalah:
Canberra: J Danang Widoyoko, Usman Hamid, Leo Sudaryono, Sri Lestari Wahyuningroem, Retha Dungga, Arianto Patunru, Anton Nurcahyo, Yogi Setia Permana (ANU), dan Avi Mahaningtyas
Sydney: Yuna Farhan, Fajar B Hirawan, Prayekti, Setio Soemeri (University of Sydney), Bhatara Ibnu Reza, Dhimas Utomo, Pria Santri, Agung Wasono, Fritz Siregar (UNSW)
Perth: Irwansyah, Airlangga Pribadi, Hikmawan Saefullah, Muhammad Ridha (Murdoch University), Iqbal Aji Daryono
Brisbane: Bendik, Ahmad Khoirul Umam, Nanto Sriyanto (university of Queensland), Ari Margiono (Queensland University of Technology)
Melbourne: Adi Abidin, Illian Deta Arta Sari, Retno Agustin (univ of Melbourne)
Adelaide: Mochamad Mustafa (University of Adelaide), Muhamad Maulana, Salbiyah Mushanif (University of Flinders)
TW
