Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Koalisi Dukung Jokowi Tunjuk Kapolri Baru

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Grafis 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. (Grafis: Unay)
Grafis 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. (Grafis: Unay)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan partainya akan mendukung langkah apa pun yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengisi kekosongan posisi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang kini tengah terjadi. Termasuk bila Jokowi mengajukan calon Kapolri baru sebagai pengganti Budi Gunawan.

"Karena ini adalah kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri tentu kami akan dukung," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 30 Januari 2015. Sebelumnya, tim koalisi tidak kompak soal dukungan terhadap Jokowi (baca: Politikus PDIP Sebut Ada 3 Brutus di Ring-1 Jokowi).

Anggota Komisi Hukum DPR ini mengatakan pemilihan calon Kapolri bisa saja menjadi jalan tengah menengahi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Meski begitu, Jokowi kata Arsul tetap harus mendasarkan keputusan itu pada ketentuan hukum yang berlaku. (Baca: Temui Prabowo, Pengacara Komjen Budi: Jokowi Takut )

Jokowi, menurut Arsul, juga perlu mengedepankan norma hukum dan asas praduga tak bersalah atas status tersangka yang dilekatkan KPK pada Budi Gunawan. Saat ini, Arsul melanjutkan, terdapat dua pendapat besar dari publik tentang posisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Satu kelompok melihat dari segi etika moral menilai Budi tak layak dilantik karena berstatus tersangka. Sedang kelompok lain melihat dari sisi hukum dan aturan yang tak melarang tersangka diangkat jadi pejabat negara. "Ketentuannya seseorang tak bisa diangkat kalau suda terdakwa."

Arsul memastikan fraksinya tak akan ikut dalam kelompok yang akan mengajukan interpelasi bila Jokowi tak jadi melantik Budi Gunawan. Namun menurut dia tak tertutup kemungkinan PPP akan menggunakan hak bertanya untuk mengklarifikasi alasan Jokowi tak jadi melantik Budi Gunawan. "Kami berkemungkinan akan ikut mengajukan hak bertanya sebagai bentuk sikap atas pengesahan Budi Gunawan sebagai Kapolri dalam paripurna lalu," ujar Arsul. (Baca: KPK vs Polri: Geger Bila Jokowi Jauhi Koalisi Mega)

Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat Dossy Iskandar juga menyatakan partainya akan mendukung keputusan yang diambil Presiden Jokowi terkait pengisian posisi Kapolri. Hanura kata Dossy yakin Jokowi bisa menemukan solusi yang tepat. Apalagi Jokowi sudah berdiskusi dan mendapat masukan dari sejumlah pihak seperti tim sembilan dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). "Kami yakin Pak Presiden punya pertimbangan untuk setiap keputusan yang diambil," ujar Dossy (KPK vs Polri: Geger Bila Jokowi Jauhi Koalisi Mega).

Sejak disetujui paripurna DPR, Budi Gunawan hingga kini belum dilantik Jokowi karena status Budi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibat penundaan pelantikan itu Jokowi justru mendapat tekanan dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sangat menjagokan Budi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi pun telah membentuk tim independen yang beranggotakan sembilan orang untuk mencari jalan tengah pengisian kekosongan posisi Kapolri. Salah satu usul yang diajukan tim sembilan adalah agar Jokowi segera memilih calon baru dan membatalkan pelantikan Budi Gunawan. Jokowi juga menjamu Prabowo Subianto, bekas lawan politiknya pada pemilu presiden lalu. Salah satu isi pertemuan terkait dengan kekosongan posisi Kapolri (baca pula: Dekati Prabowo, Jurus Politik Jokowi Tepuk 2 Lalat dan Koalisi Merah Putih Prabowo Siap Dukung Jokowi)

IRA GUSLINA SUFA

Topik terkait: KPK vs Polri | Budi Waseso | Budi Gunawan | Bambang Widjojanto

Berita Terpopuler:
Budi Waseso Diperiksa Komnas HAM Tiga Jam  
Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden

Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi
Kenapa Surya Paloh Ngotot Budi Gunawan Dilantik?

Terpopuler lainnya:
Terkuak, Siapa yang Menerbangkan Air Asia Maut
Kolesterol Tinggi Bisa Terjadi pada Usia Muda

Wanita Tewas karena Berjingkrak Kegirangan Dilamar
Dipenjara 21 Tahun Malah Dapat Duit Rp 75 Miliar 

Gaji Rp 48 Juta, Camat DKI Minta Uang Lembur 

Artis DPR Dilarang Show: Nurul Tegas, Desy Ngeles

Ilmuwan akan Kuak Misteri Danau Purba di Sulawesi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Istana Pastikan Tak Ada Lobi Jokowi Setop Hak Angket saat Bertemu Dua Menteri PKB

13 menit lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Pastikan Tak Ada Lobi Jokowi Setop Hak Angket saat Bertemu Dua Menteri PKB

Istana memastikan tidak ada lobi dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan hak angket DPR saat bertemu dua menteri asal PKB.


Guru Besar UGM Diteror Berulang Kali Usai Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat, Prof Koentjoro: Saya Tidak Pernah Takut

35 menit lalu

Profesor Koentjoro Ketua Dewan Guru Besar UGM menunjukkan teror yang diterimanya usai lakukan aksi Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat di Balairung UGM. Foto: Michelle Gabriela/TEMPO
Guru Besar UGM Diteror Berulang Kali Usai Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat, Prof Koentjoro: Saya Tidak Pernah Takut

Prof Koentjoro Guru Besar UGM dapat teror berulang kali usai aksi Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat. "Saya tidak pernah takut," katanya.


KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

1 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

Dalam sebulan terakhir sejak Pemilu 2024, sejumlah pihak melakukan demonstrasi di depan Gedung KPU. Siapa saja mereka, dan apa tuntutannya?


Menantu Jokowi Niat Maju Pilgub Sumut, Bisakah Edy Rahmayadi atau Musa Rajeksah Kalahkan Bobby Nasution?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Menantu Jokowi Niat Maju Pilgub Sumut, Bisakah Edy Rahmayadi atau Musa Rajeksah Kalahkan Bobby Nasution?

Pilgub Sumut akan seru, bisakah mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, eks Wagub Musa Rajekshah kalahkan menantu Jokowi, Bobby Nasution?


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

1 jam lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

2 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

Eks Danjen Kopassus Soenarko mendapat sorotan hari-hari ini, setelah menjadi salah satu motor unjuk rasa protes indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

2 jam lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Massa mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

Saat kunker Jokowi di Sumatra Utara terjadi dua insiden yang menyeret nama Paspampres. Apa saja insiden itu? Bagaimana pula respons Paspampres?


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

4 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

4 jam lalu

Minyak Makan Merah. (Foto: Humas Kemenkop)
Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

Proses produksinya yang tidak melalui penyulingan atau bleaching tak berarti Minyak Makan Merah bebas dari dampak negatif.