TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membeli helikopter guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Kepulauan Seribu. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Kusmedi mengatakan penggunaan helikopter bertujuan mempersingkat waktu tempuh yang dibutuhkan petugas kesehatan dari satu pulau ke pulau lainnya. "Warga yang sakit bisa segera dilayani," kata dia saat dihubungi, Jumat, 13 Februari 2015.
Kusmedi mengatakan, helikopter bertugas mengantarkan warga di satu pulau menuju puskesmas yang memiliki fasilitas lebih lengkap namun terletak di tempat terisolir. Meski begitu, ia belum bisa merinci jumlah helikopter yang akan dibeli dan nilai anggaran yang dibutuhkan. Solusi lain yang juga tengah dipertimbangkan yakni pengadaan kapal berukuran besar yang tahan guncangan ombak. Kapal yang akan berkeliling ke pulau-pulau terisolir itu dilengkapi dengan fasilitas kesehatan.
Pembelian helikopter ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, sapaan Basuki, menuturkan rencana itu sudah mulai dibahas dalam rapat rutin pimpinan. Keberadaan helikopter akan meringankan beban warga di pulau terpencil yang kerap kesulitan mengakses pulau lain untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kesulitan itu semakin sering terjadi apabila cuaca sedang buruk dan ombak lautan tinggi. Lokasi landasan utama yang dipersiapkan berada di Pulau Panjang, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.
Menurut Ahok, helikopter itu akan dioperasikan oleh personel TNI Angkatan Udara. Ia juga menjamin akan mempermudah perizinan bagi pengusaha yang ingin membangun resor dan penginapan di Kepulauan Seribu. Hanya saja, ia memberi syarat agar pemilik resor bersedia meminjamkan ruangannya untuk evakuasi kasus-kasus darurat. "Mereka wajib bantu kami menanggulangi bencana," kata Ahok.
Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Sri Margianto mengatakan pembelian helikopter bersifat mendesak. Alasannya, selama ini Kabupaten itu hanya mengandalkan tiga unit kapal ambulans. Kapal ini akan berhenti beroperasi jika syahbandar menyatakan adanya maklumat pelayaran lantaran cuaca buruk. "Warga yang sakit harus menunggu cuacanya baik," kata dia.
Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Ashraf Ali, mendukung rencana tersebut. Namun ia mengatakan Pemerintah DKI belum menyampaikan program pembelian helikopter ke komisinya. Maka itu, ia memperkirakan pembeliannya baru bisa terlaksana sekitar bulan Juli mendatang melalui Anggaran Pedapatan Belanja Daerah 2015 Perubahan.
Meski begitu, Ashraf mewanti-wanti Pemerintah DKI Jakarta agar pengadaannya dilakukan dengan cermat agar pembangunan landasan yang mangkrak tidak terulang. Landasan yang dibangun sejak tahun 2006 lalu terhenti hingga saat ini ketika penyelesaiannya baru 60 persen. "Jangan mengulang sejarah yang jelek," ujar Ashraf.
LINDA HAIRANI