TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan peraturan bahwa maskapai harus menyiapkan pesawat cadangan untuk melayani penumpang jika dibutuhkan. Akan tetapi, Lion Air tampaknya tak bisa menggunakan pesawat cadangan itu saat terjadi delay berkepanjangan sejak Rabu lalu, 18 Februari 2015. Kacaunya jadwal penerbangan maskapai ini telah menyebabkan para penumpang telantar.
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keterbukaan Informasi Publik Hadi Mustofa Djuraid mengatakan Lion Air mengaku telah memiliki pesawat-pesawat cadangan. "Mereka bilang pesawat cadangannya ada problem, tidak bisa diterbangkan," katanya saat ditemui di kantornya, Jumat, 20 Februari 2015.
Pemerintah, kata Hadi, akan mewajibkan maskapai mempunyai pesawat cadangan selain memiliki pesawat utama. Kewajiban ini akan tertuang dalam peraturan menteri tentang standar pelayanan penumpang yang kini sedang disiapkan. "Terutama nanti untuk pesawat low cost carrier (penerbangan murah), misalnya 40 pesawat yang dia punya, pesawat cadangannya 2,5 persen (dari jumlah itu)," katanya.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Angkutan Udara telah mengeluarkan surat teguran kepada maskapai Lion Air saat insiden kacaunya jadwal penerbangan, Rabu kemarin. Surat teguran diberikan karena penanganan pelayanan penumpang tidak sesuai dengan ketentuan.
"Kami melihat dalam tiga hari bahwa Lion Air sebagai perusahaan penerbangan tidak memiliki standar operasi prosedur penanganan darurat," katanya.
Menurut dia, teguran diberikan karena Lion dinilai tidak responsif dan tidak kooperatif. Lion dianggap tidak responsif karena maskapai tidak menyediakan tempat bertanya atau memberikan penjelasan atas kelanjutan delay kepada penumpang. Selain itu, pemerintah menilai Lion Air tidak kooperatif karena regulator susah berkoordinasi dengan maskapai saat kejadian berlangsung.
"Angkasa Pura, Kementerian Perhubungan dan otoritas bandara telah berusaha berkoordinasi dengan Lion dari pagi sampai jam 3 sore, tapi susah. Jam 3 baru kami ketemu corsec-nya (Corporate Secretary) Lion Air ," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah tidak memberikan izin rute baru Lion Air hingga maskapai dapat menunjukkan SOP pelayanan kepada penumpang. Pemerintah juga meminta komitmen Lion dapat melaksanakan SOP pelayanan penumpang sebelum maskapai mendapatkan izin rute baru di masa mendatang.
ALI HIDAYAT
