TEMPO.CO , Jakarta: Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menilai kematian 11 orang warga Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih dikenal sebagai Orang Rimba dalam enam bulan terakhir, akibat kekurangan ketersedian pangan dan sumber air besih, sudah masuk katagori kejadian luar biasa.
"Kami menilai kasus kematian ini merupakan kejadian luar biasa, sebab selama kami mendampingi orang rimba sejak tahun 1982 , kejadian serupa hanya pernah terjadi pada tahun 1989," kata Manajer Program Pemberdayaan Masyatakat KKI Warsi, Robert Ritonga, Jumat, 6 Maret 2015.
Penilaian Warsi bertolak belakang dengan pendapat Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kasubdit Kerja Sama Kelembagaan Kementerian Sosial RI, Laode Taufik Nuryadin yang menyebut kematian 11 Orang Rimba itu belum masuk katagori luar biasa.
"Menurut saya ini belum masuk katagori luar biasa, karena dilihat jumlah korban yang ada, sehingga kita tidak harus membangun pos khusus di kawsan tersebut," ujarnya.
Meski begitu, kata Taufik, Kementerian Sosial akan melakukan upaya pembinaan secara serius terhadap Orang Rimba di Provinsi Jambi. Hal itu sesuai komitmen pembangunan Pemerintahan Joko Widodo, akan memperhatikan pembinaan warga komunitas Adat Terpencil.
"Saya datang ke Jambi setelah diperintah langsung Menteri Sosial, agar melihat langsung ke lapangan, sehingga dapat diketahui apa penyebab kasus itu dan sekaligus mencari jalan keluar mengatasinya jangan sampai terulang lagi di masa mendatang, mereka juga warga negara Indonesia," ujar Taufik.
Menurut Taufik, Kementerian Sosial akan membentuk kelompok kerja khusus upaya membina Orang Rimba Jambi. Kelompok kerja ini akan melibatkan instansi terkait, antara lain seperti kesehatan, pertanian dan perkebunan serta pendidikan.
"Dalam tahap awal, kita akan mendata dulu Orang Rimba dan akan diupayakan memberi kartu tanda penduduk sehingga mereka dapat memiliki kartu jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Namun kami juga akan melihat pemberian bantuan akan dilihat dulu apa yang tepat, seperti contoh kami membangun rumah pemukiman mereka tampak mubazir karena jarang ditempati Orang Rimba, sebab mereka terus berpindah-pindah," katanya.
Robert Ritonga meminta pemerintah memperhatikan jangan sampai Orang Rimba menjadi korban pembangunan. "Biarkan mereka berkembang, namun tetap memberi ruang bagi Orang Rimba tetap mempertahan kebudayaan yang telah diwarisi nenek moyangnya," ujar Robert.
Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dr Kaswendi mengatakan, bantuan yang telah diberikan pihaknya mengatasi kasus ini adalah dengan menurunkan 22 petugas kesehatan dari daeah Kabupaten Batanghari.
"Petugas kesehatan ini memberi obat-obatan kepada Orang Rimba dan merawat warga yang sakit. Ini bantuan jangka pendek, namun jangka panjang pihak Dinas Kesehatan daerah ini akan melakukan koordinasi dengan pihak lain terutama KKI Warsi mencari pola tepat dalam meberikan pelayanan kesehatan terhadap orang rimba,"katanya.
SYAIPUL BAKHORI
