TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol, Agung Laksono, mengaku sudah menawari Jusuf Kalla duduk di barisan Dewan Penasihat Partai Golkar. Tawaran itu, kata Agung, diberikan beberapa waktu lalu. "Iya, saya menawarkan, tapi belum ada balasan dari Pak JK," katanya di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu, 11 Maret 2015.
Agung mengatakan JK mungkin bakal menolak tawaran itu. Soalnya ada pertimbangan jabatan JK saat ini adalah wakil presiden. "Mungkin beliau ada pertimbangan sendiri," kata Agung. Ia mengatakan bakal mengecek langsung jawaban JK atas tawaran posisi itu. "Nanti saya cek lagi jawabannya apa."
Wakil Ketua Umum Agus Gumiwang berharap JK menerima posisi itu. Menurut Agus, posisi Ketua Dewan Penasihat sangat pantas diisi JK sebagai kader senior dan yang dituakan. "Posisi itu sangat pantas diisi Pak JK," kata Agus.
Tapi JK terang-terangan menepis tawaran itu. Kalla beralasan ingin mematuhi komitmen anggota pemerintahan Jokowi-JK meninggalkan urusan partai saat memiliki tugas utama mengurus negara. "Kita sudah komitmen enggak mengurus partai lagi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Surat bernomor M.HH.AH.11.03-26 itu bakal digugat kubu Ical ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena putusan Menteri Yasonna dianggap sarat nuansa politik.
INDRI MAULIDAR