Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Pranowo Minta Pelabuhan Rembang Tak Beroperasi

Editor

Zed abidien

image-gnews
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/Dhoni Setiawan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/Dhoni Setiawan
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pelabuhan Tanjung Bonang di Kabupaten Rembang tidak beroperasi karena belum ada izin operasional. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan sudah mengecek informasi yang menyebutkan Pelabuhan Tanjung Bonang sudah beroperasi meski belum ada izin dari Kementerian Perhubungan. "Kalau tidak ada izinnya jangan beroperasi, biar sesuai dengan peraturan," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis, 26 Maret 2015

Sederet izin operasional yang belum dikantongi Pelabuhan Tanjung Bonang antara lain izin rencana induk pelabuhan, izin wilayah perairan dan daratan pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan, dan izin lingkungan kepentingan daerah untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Komisi D DPRD Jawa Tengah mempertanyakan pengoperasian tanpa izin Pelabuhan Tanjung Bonang. Meski izin dari Kementerian Perhubungan baru akan keluar pada 2017, pelabuhan ini sudah beroperasi sebagai tempat bongkar-muat sejak 2011.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso menduga pemerintah membiarkan pengoperasian ilegal pelabuhan itu. Di pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Sluke tersebut, kata Hadi, sudah ada aktivitas ekonomi yang luar biasa. Proses bongkar-muat di sana mencapai 3.500 metrik ton per bulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena pelabuhan itu sudah beroperasi, Hadi curiga ada pihak-pihak yang sudah diuntungkan. Menurut aturan, pengelola pelabuhan memiliki sejumlah pendapatan, misalnya dari penarikan retribusi kapal.

Sesuai dengan rencana, kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang hanya akan dijadikan dermaga atau terminal bagi Pelabuhan Tasik Agung, Rembang. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp 50 miliar untuk pembangunan pelabuhan itu pada 2009. Namun Pemerintah Kabupaten Rembang justru menjadikannya sebagai pelabuhan regional.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenhub Atur Lintas Angkutan Barang dan Orang di Empat Pelabuhan Utama

9 jam lalu

Sejumlah kendaraan roda empat antre menunggu kapal bersandar di Dermaga 3 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Sabtu 23 Desember 2023. PT ASDP Ferry memprediksi puncak arus mudik natal 2023 di Pelabuhan Merak terjadi pada 22-23 Desember 2023, dengan data jumlah penumpang per 12 jam mencapai 24.235 orang terdiri dari 22.113 dalam kendaraan dan 2.122 pejalan kaki. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Kemenhub Atur Lintas Angkutan Barang dan Orang di Empat Pelabuhan Utama

Kemenhub mengatur pergerakan angkutan orang dan barang di empat pelabuhan utama selama Ramadhan.


Mudik Idul Fitri 2024, Pemerintah Siapkan 3 Pelabuhan Penyeberangan Jawa-Sumatera

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) angkutan lebaran tahun 2024 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Mudik Idul Fitri 2024, Pemerintah Siapkan 3 Pelabuhan Penyeberangan Jawa-Sumatera

Pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan untuk melayani penyeberangan dari Pulau Jawa ke Sumatera pada masa mudik Lebaran 2024.


Kemenhub Atur Penundaan Perjalanan dan Buffer Zone di Pelabuhan Penyeberangan

1 hari lalu

Sejumlah truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera memadati area Dermaga IV, Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu 20 April 2022. Mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022, PT ASDP Merak akan membatasi kendaraan pengangkut barang selama puncak arus mudik (28/4 - 1/5) dan puncak arus balik Lebaran (7 - 9/5). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Kemenhub Atur Penundaan Perjalanan dan Buffer Zone di Pelabuhan Penyeberangan

Kemenhub atur penundaan perjalanan atau delaying system dan buffer zone di beberapa pelabuhan penyebarangan.


Modus Jastip Barang Luar Negeri yang Disebut Rugikan Industri Retail: Membagi Muatan hingga Buka Bungkus Barang

4 hari lalu

Petugas bea dan cukai menunjukkan contoh jastip saat memberikan penjelasan kepada wartawan terkait Jasa Titip (JASTIP) di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Jumat, 27 September 2019. Bea dan Cukai telah melakukan penindakan sebanyak 422 dengan total hak negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp.4 miliar. TEMPO/Tony Hartawan
Modus Jastip Barang Luar Negeri yang Disebut Rugikan Industri Retail: Membagi Muatan hingga Buka Bungkus Barang

Para pelaku jastip disebut memiliki berbagai trik untuk mengakali petugas Bea Cukai ketika mendarat di bandara atau pelabuhan.


Salurkan Bantuan ke Gaza, AS Hingga Qatar Sepakat Buka Pelabuhan Ashdod Israel

4 hari lalu

Para pengunjuk rasa memblokir bantuan kemanusiaan di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di pelabuhan Ashdod di Israel , 1 Februari 2024. REUTERS/Dylan Martinez
Salurkan Bantuan ke Gaza, AS Hingga Qatar Sepakat Buka Pelabuhan Ashdod Israel

Para menlu dari AS hingga Qatar sepakat membuka pelabuhan Ashdod, Israel, sebagai jalur pelengkap dalam menyalurkan bantuan ke Gaza


Profil Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang Meninggal Usai Salat Dhuha

5 hari lalu

Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Instagram
Profil Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang Meninggal Usai Salat Dhuha

Habib Hasan bin Ja'far Assegaf disebut lahir dan dibesarkan di keluarga ulama Betawi, namun ia memiliki gen Arab yang berasal dari kedua oarang tuanya


Motor Hak Angket Kecurangan Pemilu

7 hari lalu

Motor Hak Angket Kecurangan Pemilu

Pemakaian hak angket oleh DPR makin mengerucut. PDI Perjuangan agaknya makin bulat menggulirkan hak DPR mengusut kebijakan pemerintah ini.


Hak Angket, Naskah Akademik PDIP hingga Harapan Ma'ruf Amin

7 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket, Naskah Akademik PDIP hingga Harapan Ma'ruf Amin

Usulan penggunaan hak angket terus berlanjut


KPU Bali Tolak Keberatan dari Saksi Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Apa Alasannya?

8 hari lalu

Komisioner memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di Kantor KPU Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. KPU Provinsi Jawa Barat memulai rekapitulasi untuk 27 kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap mencapai 35 juta orang yang ditargetkan selesai pada 10 Maret  mendatang. TEMPO/Prima Mulia
KPU Bali Tolak Keberatan dari Saksi Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Apa Alasannya?

Saksi dari Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan keberatan saat pleno rekapitulasi Provinsi Bali. Keberatan saksi itu ditolak oleh KPU Bali. Kenapa?


4 Upaya Menggembosi Hak Angket DPR

9 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
4 Upaya Menggembosi Hak Angket DPR

Capres 03 Ganjar Pranowo secara terang-terangan menyebutkan ada upaya penggembosan Hak Angket DPR yang hari-hari ini tengah mengencang.