Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pecah Kongsi Wali Kota dan Wakil Berbuah Pembangkangan PNS

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Mahasiswa berorasi di luar gerbang Balai Kota Tegal, 7 April 2015. Dalam aksinya mereka menyuarakan keresahan PNS yang menolak gerakan Sabtu bersih tiap awal bulan yang mengharuskan PNS berangkat ke kantor di luar jam kerja. Tempo/DINDA LEO LISTY
Mahasiswa berorasi di luar gerbang Balai Kota Tegal, 7 April 2015. Dalam aksinya mereka menyuarakan keresahan PNS yang menolak gerakan Sabtu bersih tiap awal bulan yang mengharuskan PNS berangkat ke kantor di luar jam kerja. Tempo/DINDA LEO LISTY
Iklan

TEMPO.CO, Tegal - Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) menyatakan sikap menolak kepemimpinan Wali Kota Siti Masitha Soeparno kepada DPRD Kota Tegal pada Kamis, 9 April 2015. Para pejabat dan staf di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Kota (DPK) Korpri Kota Tegal itu mengancam mogok kerja jika kepemimpinan Siti tetap dipaksakan.

"Sikap ini bukan yang kami kehendaki, tapi harus dilakukan," kata Sekretaris DPK Korpri Kota Tegal, Khaerul Huda. Ada sejumlah poin yang melandasi sikap sebagian aparatur sipil negara Pemerintah Kota Tegal menolak kepemimpinan Siti.

Beberapa di antaranya soal tidak harmonisnya hubungan Siti dan wakilnya, Nursholeh, yang dinilai menyebabkan pemerintahan tidak berjalan baik. Penyelenggaran pemerintahan selama satu tahun kepemimpinan Siti juga dinilai ada intervensi dari bekas ketua tim sukses Siti. Siti juga dinilai arogan dan sewenang-wenang terhadap aparat birokrasi Pemkot Tegal.

Untuk itu, DPK Korpri Kota Tegal meminta DPRD menggunakan haknya meminta keterangan dan menyatakan pendapat kepada Siti ihwal permasalahan yang terjadi. DPK Korpri Kota Tegal juga meminta Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara mengirimkan tim untuk memverifikasi segala permasalahan di Kota Tegal.

"Kami juga memohon gubernur mengambil langkah tegas demi menyelamatkan masyarakat dan mengembalikan kewibawaan pemerintah," kata Khaerul yang juga Kepala Dinas UKM, Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tegal.

Ketua DPK Korpri Dewan Pengurus Kota Tegal, Yuswo Waluyo, mengatakan audiensi dengan DPRD bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para anggota Dewan ihwal berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemkot Tegal. "Kondisi ini bisa menganggu pelayanan terhadap masyarakat," kata Yuswo yang juga staf ahli wali kota.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Ansori Fakih mengaku akan segera membahas pernyataan sikap DPK Korpri Kota Tegal dengan pimpinan Dewan lain. "Semua yang disampaikan sudah kami tampung dan akan dikomunikasikan dengan pimpinan lain," kata Ansori.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Tegal Dyah Kemala Shinta enggan menanggapi ancaman mogok kerja para PNS. "Itu haknya Korpri menyampaikan aspirasi," kata Dyah. Dia menambahkan, saat ini Wali Kota Siti sedang di Jakarta.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Nursholeh tidak meyangkal ketidakharmonisannya dengan Siti berdampak munculnya kubu-kubu di lingkungan Pemkot Tegal. "Katanya (yang saya dengar) seperti itu," kata Nursholeh saat menemui puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di Balai Kota Tegal pada Selasa lalu.

Hubungan Siti dan Nursholeh sudah renggang sejak pelantikan pada 23 Maret 2014. Namun, puncaknya baru terjadi sekitar tiga bulan lalu. Sengketa biaya politik untuk memenangkan Pemilihan Wali Kota Tegal 2013 diduga sebagai salah satu pemicunya.

DINDA LEO LISTY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

9 jam lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

2 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

3 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

9 hari lalu

Logo ITB
ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.


8 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Tegal yang Enak dan Murah

10 hari lalu

Berikut ini beberapa rekomendasi oleh-oleh khas Tegal yang bisa Anda beli. Salah satu yang cukup terkenal adalah teh poci. Foto: Canva
8 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Tegal yang Enak dan Murah

Berikut ini beberapa rekomendasi oleh-oleh khas Tegal yang bisa Anda beli. Salah satu yang cukup terkenal adalah teh poci.


Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

10 hari lalu

Ilustrasi Universitas Tanjungpura. Sumber: Untan.ac.id
Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.


Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

18 hari lalu

Ilustrasi uang THR. ANTARA
Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh


PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

21 hari lalu

Para pengunjuk rasa memegang plakat pada hari protes solidaritas dengan warga Palestina di Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di London, Inggris, 11 November 2023. REUTERS/Hollie Adam
PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

28 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?