TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Poltracking menyatakan sebanyak 41,8 persen masyarakat setuju dengan wacana perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut survei, publik menilai salah satu cara memperbaiki tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yaitu dengan mengganti menteri.
Berdasarkan survei Poltracking pada 23-31 Maret 2015, ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 48,5 persen. "Jika performa menteri tak baik, Presiden bisa pakai cara terakhir: reshuffle," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda di Jakarta, Ahad, 19 April 2015. (Baca: Publik Kecewa Jokowi, dari Isu KPK-Polri hingga Begal)
Hanya 44 persen yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan. Tingkat kekecewaan publik di bidang ekonomi berada di posisi teratas dibanding bidang lain, yaitu mencapai 52,2 persen. Sebanyak 55,8 persen responden menilai tak puas karena tidak stabilnya harga kebutuhan pokok. (Baca: Rapor Menteri Jeblok: Jokowi Jadi Bemper, Kalau SBY...)
Selain itu, 13,9 persen responden mengeluhkan minimnya lapangan kerja. Hanta menilai ketidakpuasan publik itulah yang menjadi salah satu dorongan perombakan kabinet. "Publik tak menyebutkan menteri apa yang harus diganti, tapi korelasinya dengan kementerian bidang ekonomi," ujar Hanta.
Menurut dia, Presiden Jokowi harus segera meningkatkan kualitas kinerja sesuai dengan agenda Nawa Cita, sembilan cita-cita pemerintahan Jokowi semasa kampanye. "Jokowi bisa evaluasi dari kinerja menteri, penerimaan publik, dan hubungannya dengan elite partai," kata dia.
Jokowi, kata Hanta, bisa mempertimbangkan penggantian menteri yang jauh lebih loyal kepada partai dibandingkan dengan presiden. "Dia bisa mencari yang loyal kepada Presiden, yang cocok dengan dirinya. Itu hak prerogatif presiden," ucap Hanta.
Survei ini dilaksanakan pada 23-31 Maret 2015 dengan responden 1.200 orang yang memiliki hak pilih. Margin error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Selain meneliti soal Kabinet Kerja, Poltracking meneliti kepuasan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
PUTRI ADITYOWATI
