TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan militer Thailand pada Kamis melakukan pembicaraan rekonsiliasi dengan para pemimpin partai Puea Thai yang digulingkannya dari kekuasaan setahun lalu, juga dengan politisi-politisi lainnya, para akademisi serta mahasiswa-mahasiswa pegiat.
Perundingan itu, yang dilangsungkan di lokasi kudeta oleh militer pada Mei 2014, terjadi di saat Thailand sedang membahas rancangan undang-undang dasar (UUD), yang dikatakan junta akan membantu negara itu menangani perpecahan-perpecahan yang mendalam. Namun, partai-partai dari kedua belah pihak telah mengecamnya sebagai langkah yang tidak demokratis, lapor Reuters.
Para anggota Partai Demokrat, yang konservatif, juga hadir pada pertemuan itu. Sejumlah peserta meminta agar piagam rancangan undang-undang ditentukan melalui pemungutan suara.
Thailand perlu memiliki UUD yang bisa diterima semua pihak, kata Jatuporn Prompan, seorang pemimpin gerakan oposisi kaos merah dan bekas anggota parlemen asal partai Puea Thai.
"Kalau publik tidak setuju, kita harus memperbaiki undang-undang," kata Jatuporn, yang hadir pada pertemuan, kepada Reuters.
"Bahkan kalau ini berarti (kita) menghabiskan waktu satu atau dua tahun lagi, tetap lebih baik dibandingkan bergerak maju ke tempat masalah-masalah sedang menunggu."
Penguasa militer Thailand mengatakan bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan pada 2016 namun mereka memperingatkan bahwa upaya demokrasi bisa terdorong mundur jika negara itu mengadakan referendum.
Para pengecam mengatakan ketentuan dalam piagam tersebut --mengenai keterwakilan yang sebanding-- akan mengarah pada munculnya pemerintahan koalisi yang lemah.
Mereka mengatakan piagam merupakan upaya untuk memastikan terbatasnya kekuasaan bagi pemerintahan di masa depan yang bersekutu dengan mantan perdana menteri terguling, Thaksin Shinawatra.
UUD juga termasuk pengekangan terhadap kebijakan-kebijakan yang bergaya populis, seperti yang dijalankan oleh Thaksin dan saudara perempuannya, Yingluck, yang pernah memimpin Puea Thai.
Pemerintahan Yingluck digulingkan melalui kudeta pada 2014 sementara Thaksin juga menjadi korban kudeta pada 2006.
Junta sendiri telah dihujani kritik atas langkahnya mencabut status darurat militer dan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan sementara, yang disebut bab 44, yang memberikan kekuasaan luas kepada militer.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang, sebagai panglima militer, memimpin kudeta pada Mei lalu, mengatakan kepada para wartawan bahwa ia tidak akan menggunakan pasal keamanan untuk memaksakan rekonsiliasi.
"Rekonsiliasi harus datang dari hati masing-masing individu."
