TEMPO.CO, Kediri -Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kediri yang menaungi Universitas Nusantara PGRI (UNP) membenarkan kampusnya non aktif. Rektorat sedang melakukan pembenahan agar status itu kembali aktif. Ketua Yayasan, Sugiono saat dikonfirmasi mengenai status kampus itu mengatakan surat edaran Dikti soal penetapan status non aktif diterima pada 1 April 2015.
Menurut Sugiono, universitas itu dinyatakan tidak memenuhi prasyarat rasio jumlah dosen dengan mahasiswa yang lebih dari 40. “Maksimal satu dosen mengajar 40 mahasiswa,” kata dia kepada Tempo, Rabu 28 April 2015. Jumlah mahasiswa UNP yang tercatat di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) sebanyak 25 ribu dengan 250 dosen. Ini berarti satu orang dosen mengajar 100 mahasiswa yang dikhawatirkan mengancam aktivitas belajar. Akibatnya, Dikti menetapkan status non aktif terhadap universitas itu hingga batas akhir pembenahan 30 Desember 2015.
Informasi penonaktifan kampus UNP PGRI ini disampaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui situs resmi mereka forlap.dikti.go.id. Tidak disebutkan sejak kapan penetapan status itu dikeluarkan kepada kampus pencetak tenaga pengajar terbesar di Kediri ini.
Penetapan status non aktif ini diakui Sugiono meresahkan mahasiswa. Dia menerima banyak pesan pendek dari mahasiswa dan dosen soal status dan menanyakan kelanjutan nasib kampus itu. Sebab penetapan status ini akan menghentikan layanan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan Dikti yang berdampak pada tak bisa diprosesnya ijasah mahasiswa. Kampus itu juga dilarang menerima mahasiswa baru, serta dosen pengajarnya tak bisa mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
Sugiono menjelaskan, penetapan status itu berawal dari kesalahan administrasi kampus dalam memasukkan laporan jumlah mahasiswa dan dosen ke Dikti. Sebab kenyataannya UNP hanya memiliki 12 ribu mahasiswa dengan 300 dosen. Membengkaknya jumlah mahasiswa ini merupakan kesalahan dicantumkannya nama mahasiswa yang sudah lulus ke data mahasiswa aktif. Sehingga jumlahnya membludak hingga 25 ribu. Demikian pula dengan jumlah dosen yang belum memasukkan nama dosen baru ke database karyawan.
Untuk meredam gejolak mahasiswa ini, Sugiono memerintahkan rektorat membenahi data dengan menghapus nama mahasiswa yang sudah lulus. Selain itu yayasan juga telah merekrut 100 dosen baru untuk melengkapi formasi di 5 fakultas dengan 24 prodi dan 1 program pasca sarjana. “Kami targetkan selesai dalam sepekan dan status bisa dibuka kembali.”
Ribuan mahasiswa UNP PGRI resah dengan beredarnya kabar penetapan status non aktif kampus mereka. Kabar tersebut makin meluas lantaran pihak kampus tak kunjung memberikan klarifikasi. “Kasak-kusuk itu makin santer, kami juga ingin tahu kebenarannya,” kata Andre, mahasiswa Program Pendidikan Jasmani semester enam.
Kekhawatiran ini menguat ketika beberapa alumnus kampus itu ditolak saat melamar pekerjaan sebagai guru di sekolah negeri. Alasannya sekolah yang bersangkutan mempertanyakan status kampus mereka.
HARI TRI WASONO
